Siapa Kuasai Pasar Mardika? Konflik Pemkot vs Pemprov Bikin Pedagang Terlunta

CYBER88 | Ambon – Polemik pengelolaan Pasar Mardika menyeret dua kekuatan besar dalam pemerintahan: Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Hingga kini, belum ada kejelasan hukum siapa yang berwenang penuh, membuat wajah pasar terbesar di Maluku itu semakin semrawut dan tak terurus.

Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin, angkat bicara. Ia mendesak adanya legalitas jelas dalam pengelolaan pasar, agar tidak menjadi rebutan kepentingan antar instansi yang pada akhirnya merugikan pedagang dan masyarakat.

“Pasar ini jantung ekonomi rakyat. Tidak boleh dikelola asal-asalan atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan kelompok,” tegas Rovik kepada wartawan di Ambon, Senin (19/5/2025).

Ia menyebutkan, konflik antara Pemkot dan Pemprov seharusnya bisa diurai dengan koordinasi, bukan adu kekuasaan. Pengelola pasar harus memiliki dasar hukum yang sah agar tidak menimbulkan kebingungan dan keresahan di kalangan pedagang.

Sementara itu, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, sebelumnya telah melakukan penataan dan relokasi pedagang ke gedung baru. Rovik mengapresiasi langkah tersebut, dengan catatan bahwa semua proses harus tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

“Kalau memang Pemkot punya legitimasi lebih kuat karena kedekatan dengan masyarakat, maka tinggal diperjelas saja dalam kerangka hukum. Jangan sampai tarik-menarik ini justru membuat pengelolaan pasar kehilangan arah,” tambahnya.

Ia menegaskan, pengelolaan Pasar Mardika harus bersih, transparan, dan profesional. Jangan sampai ada celah untuk kepentingan elite yang bisa menyandera hak-hak pedagang kecil.

Pasar Mardika bukan sekadar pusat transaksi barang, tapi juga simbol dinamika sosial-ekonomi Kota Ambon. Ketegasan hukum dan sinergi antarpemerintah menjadi kunci agar denyut ekonomi rakyat tak mati di tengah tarik-menarik ego birokrasi.