HMNI Cilegon Dilantik, Siap Kawal Kesejahteraan Nelayan dan UMKM Pesisir

H. David. Fitriadi resmi nahkodai DPD HMNI Kota Cilegon

CYBER88 | CILEGON – Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) resmi membentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Cilegon. Pelantikan berlangsung pada Senin (28/7/2025) pukul 10.00 WIB di kantor DPD HMNI Kota Cilegon, Jalan Link Leuweung Sawo, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta.

DPD HMNI Cilegon dipimpin oleh H. David. Fitriadi sebagai Ketua, dengan Iim Hikmatullah Hamda sebagai Sekretaris Jenderal dan M. Ikhwan Budiman sebagai Bendahara. Pembentukan ini melengkapi total 8 DPD se-Provinsi Banten, menjadikan Cilegon sebagai daerah terakhir yang membentuk kepengurusan resmi.

Ketua DPD Provinsi Banten HMNI, Yusuf Suhani alias Bahar, menegaskan bahwa kehadiran HMNI di Cilegon bukan hanya simbolis, tetapi strategis.

"Cilegon punya posisi penting. Kita ingin HMNI hadir bukan sekadar nama, tapi benar-benar bekerja mendampingi nelayan dan pelaku UMKM. Ini organisasi profesi, bukan politik, bukan LSM,” tegasnya.

Sekjen HMNI Cilegon, Iim Hikmatullah, menyebut bahwa pihaknya siap menjadi penghubung antara masyarakat pesisir dan industri yang ada di sekitar wilayah Cilegon. Menurutnya, nelayan dan pelaku UMKM pesisir tak bisa dipisahkan dari dinamika kawasan industri.

“Banyak nelayan yang punya keluarga bekerja di pabrik. Kita ingin hadir sebagai jembatan agar tidak ada gesekan, tapi justru muncul kolaborasi,” jelas Iim.

Ke depan, HMNI Cilegon menargetkan peningkatan jumlah anggota dari 1.500 menjadi 7.000, membentuk kepengurusan tingkat kecamatan (DPC), dan melengkapi 18 ketua bidang. Selain itu, pelatihan tanggap darurat dan peningkatan kapasitas nelayan juga masuk dalam agenda kerja awal.

Untuk kita ketahui, HMNI, Organisasi Profesi untuk Nelayan Indonesia berdiri sejak 2005 namun di Cilegon memang baru terbentuk.
HMNI adalah organisasi profesi bersifat non-politik dan independen yang fokus memperjuangkan hak serta kesejahteraan nelayan di Indonesia. Organisasi ini bergerak dalam pemberdayaan ekonomi, sosial, serta menyuarakan aspirasi nelayan kepada pemerintah dan pemangku kebijakan.

Dengan pendekatan pembinaan dan edukasi, HMNI ingin menjawab tantangan yang dihadapi nelayan dan pelaku UMKM pesisir, bukan hanya dengan retorika, tetapi melalui program konkret yang berdampak langsung.