Ribuan Mahasiswa Kepung DPRD Maluku, Aksi Damai Nyaris Ricuh

CYBER88 | Ambon – Kota Ambon diguncang gelombang demonstrasi besar. Ribuan mahasiswa bersama organisasi kepemudaan (OKP) menggelar aksi serentak, Senin (1/9/2025), dengan rute dari Mapolda Maluku menuju Gedung DPRD Maluku di Karang Panjang.

Sejak pukul 08.00 WIT, aparat gabungan TNI–Polri telah bersiaga di sejumlah titik strategis. Sekitar 200 personel dikerahkan khusus untuk mengamankan kompleks DPRD.

Demonstrasi dipimpin berbagai elemen mahasiswa seperti HMI, PMII, GMNI, BEM, serta kelompok Cipayung Plus. Mereka membawa dua isu utama: penegakan hukum yang adil serta penolakan terhadap tunjangan DPRD Maluku yang dinilai tidak mencerminkan kepekaan sosial.

“Bagaimana mungkin tunjangan besar diberikan, sementara rakyat masih berhadapan dengan kemiskinan dan pengangguran?” teriak Rahman, orator HMI Cabang Ambon.

Selain tuntutan lokal, massa juga menyuarakan isu nasional: pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, perlindungan pekerja rumah tangga, UU Pertanahan, penurunan harga sembako, biaya pendidikan yang kian mencekik, hingga desakan pencopotan Kapolri.

Setelah berorasi di Mapolda, ribuan massa melakukan long march menuju Baileo Rakyat Karang Panjang. Di gerbang DPRD, sempat terjadi dorong-mendorong antara aparat dan mahasiswa. Massa akhirnya diizinkan masuk ke halaman gedung.

Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun, didampingi anggota dewan dan Wali Kota Ambon, memilih duduk bersama massa untuk mendengarkan aspirasi.

“Anggota dewan bergaya-gayaan, sementara rakyat setengah mati. Lapangan pekerjaan sulit, biaya sekolah dan kuliah susah. Wakil rakyat lebih peduli kepentingan pribadi ketimbang rakyat kecil,” teriak salah satu mahasiswa.

Situasi mulai memanas ketika muncul tudingan bahwa kelompok Cipayung Plus menerima “amplop” Rp250 ribu usai menghadiri doa lintas agama di Polda Maluku, Sabtu (30/8/2025). Tudingan itu memicu saling ejek antara sesama pendemo.

Ketegangan merembet menjadi aksi saling lempar botol air mineral yang membuat kaca gedung DPRD pecah. Bahkan Dandim 1504/Ambon, Letkol Inf Hari Sandra, yang berusaha menertibkan massa sempat terkena lemparan. Lemparan batu juga hampir mengenai seorang mahasiswa dan awak media.

Beberapa pemuda diamankan polisi, namun situasi berhasil dikendalikan. Koordinator aksi terus menyerukan agar massa tetap damai.

“Kawan-kawan, kita satu komando. Ini aksi damai. Jangan ada gerakan tambahan. Kalau ada yang coba mengacau, polisi harus tangkap mereka,” tegas seorang kader HMI.

Selain isu tunjangan dewan, massa menyoroti eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan luar, keberadaan ojek online yang dinilai merugikan, serta mendesak pengesahan Perda Perlindungan Hak Masyarakat Adat.

Ketua DPRD Benhur Watubun menegaskan seluruh aspirasi akan diteruskan kepada pemerintah provinsi maupun pusat.

“DPRD Maluku akan menindaklanjuti seluruh tuntutan sesuai mekanisme. Aspirasi rakyat adalah konsekuensi logis dari demokrasi, dan itu kami terima sepenuhnya,” kata politisi PDIP itu.

Menanggapi desakan nonaktifkan Ketua DPR RI Puan Maharani, Benhur menilai hal itu berada di ranah DPP PDIP. “Kami hanya bisa meneruskan aspirasi ke pusat, keputusan ada di DPP,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menemui massa di Mapolda. Ia mengapresiasi sikap mahasiswa yang menjaga aksi tetap damai.

“Saya cinta adek-adek semua. Terima kasih sudah menyampaikan aspirasi dengan damai. Semua tuntutan akan kami tindak lanjuti sesuai aturan,” katanya.

Aksi di Ambon merupakan bagian dari gelombang unjuk rasa nasional sejak 25 Agustus 2025, yang dipicu penolakan terhadap gaji dan tunjangan DPR, isu buruh, hingga kasus hukum yang kontroversial.

Di Ambon, demonstrasi yang berlangsung hingga sore hari itu akhirnya mereda. Namun mahasiswa bertekad akan melanjutkan aksi hingga pemerintah benar-benar merespons serius tuntutan mereka.