ASDP Siapkan 11 Kapal untuk Angkutan Nataru 2025–2026, Subsidi Difokuskan ke Wilayah Terpencil Maluku KH PK

CYBER88 | Ambon - Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), sektor transportasi laut di Provinsi Maluku mulai dimaksimalkan. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPRD Maluku bersama sejumlah instansi teknis pada Senin (01/12/2025) di Ambon.

Rapat tersebut menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Maluku, General Manager PT Angkasa Pura Injourney Cabang Bandar Udara Pattimura, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon, serta Direktur Utama PD Panca Karya.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon, Syamsuddin Tanasi, memastikan kesiapan armada menghadapi potensi lonjakan penumpang selama libur panjang Nataru.

“ASDP memiliki 11 kapal yang siap beroperasi dan kami memantau ketat lintasan-lintasan prioritas,” jelas Syamsuddin.

Beberapa rute penting yang akan menjadi fokus pemantauan meliputi: Hunimowe – Gerit, Galala – Namlea (dilayani KMP Wayangan & KMP Tatihu), Wai – Ume Putih – Nalahia – Masohi (KMP Samandar),  Wai Lei – Ume Putih (KMP Layo), Namlea – Kayeli (KMP Danau Rana),  Subsidi Kapal Difokuskan untuk Daerah Terpencil

Selain kesiapan armada, Syamsuddin juga menegaskan bahwa alokasi subsidi tahun ini difokuskan pada wilayah pedalaman dan pulau-pulau terpencil di Maluku.

Tiga kapal yang beroperasi di wilayah Pulau Seram akan mendapatkan subsidi, yakni: KMP Samandar — Lintasan Ume Putih – Nalahia – Masohi, KMP Layo — Lintasan Wailei – Ume Putih, KMP Danau Rana — Lintasan Namlea – Masarete

Selain itu, tiga kapal lainnya: KMP Lofter, Tanjung Madlahar, dan Temi, juga disiagakan untuk wilayah Maluku Tenggara.

Ketika ditanya soal kesiapan armada menghadapi puncak arus mudik dan balik, Syamsuddin menegaskan: “Untuk pelayanan transportasi laut di Maluku, ASDP seram yang berarti siap.”

Komisi III DPRD Maluku mengapresiasi langkah ASDP dan stakeholder transportasi lainnya, namun meminta agar koordinasi lintas instansi ditingkatkan agar pelayanan publik selama masa libur Natal dan Tahun Baru berjalan lancar, aman, dan efisien.

Komisi III juga menyoroti perlunya: Pengawasan standar keamanan penumpang, Pengendalian kapasitas muatan, Perbaikan fasilitas pendukung pelabuhan, dan Antisipasi cuaca ekstrem di wilayah perairan Maluku. 

Transportasi laut masih menjadi moda utama masyarakat Maluku, terutama untuk wilayah kepulauan dan daerah dengan akses terbatas. Pemerintah provinsi berharap persiapan dini ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan menjelang Natal dan Tahun Baru.