Sejumlah SD di Pulomerak Dikabarkan Belum Tersentuh Program Makan Bergizi Gratis

CYBER88 | Cilegon – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ditargetkan menjangkau seluruh peserta didik secara merata di berbagai daerah.

Namun, hasil penelusuran di lapangan pada Rabu (25/3/2026) menunjukkan adanya dugaan bahwa distribusi program tersebut belum sepenuhnya merata di sejumlah sekolah dasar negeri di wilayah Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Beberapa sekolah yang disebut belum menerima program MBG di antaranya SDN Langon, SDN Tembulun II, dan SDN Gunung Batur.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Provinsi Banten, Abdul Kabir, menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi tersebut. Ia menilai pemerintah daerah perlu segera melakukan langkah evaluasi untuk memastikan pemerataan pelaksanaan program.

“Program MBG merupakan perhatian langsung dari Presiden, sehingga implementasinya di daerah harus mendapat pengawasan yang maksimal. Kami mendorong adanya pengecekan menyeluruh terhadap sekolah-sekolah dasar negeri, khususnya yang diduga belum menerima program tersebut,” ujar Abdul Kabir.

Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pendataan penerima manfaat agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan di lapangan.

Sementara itu, pihak sekolah membenarkan bahwa hingga saat ini program MBG belum diterima. Kepala SDN Langon, Sabrawi, mengatakan pihak sekolah masih menunggu realisasi dari program tersebut.

“Sampai saat ini siswa kami belum menerima program MBG. Pada prinsipnya kami siap melaksanakan program apabila sudah disalurkan,” ujar Sabrawi saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat beberapa sekolah lain di wilayah yang sama yang juga belum mendapatkan distribusi program tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait mekanisme distribusi maupun kendala yang menyebabkan belum tersalurkannya program MBG di sejumlah sekolah tersebut.