Dukung Visi Pemerintah Pusat, Klaten Kebut Persiapan Sekolah Rakyat bagi Anak Keluarga Miskin

CYBER88 | Klaten— Komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mendukung Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat terus menunjukkan progres positif. 

Setelah lahan yang diusulkan dinyatakan bersih dan tidak bermasalah, kini tahapan pembangunan memasuki proses strategis berupa penyelesaian dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk mempercepat realisasi Sekolah Rakyat, program unggulan nasional yang dirancang sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Klaten Puspo Enggar Hastuti menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam pengajuan KKPR kepada DPMPTSP. 

Dokumen tersebut menjadi dasar legalitas pemanfaatan lahan sebelum pembangunan fisik dapat dilaksanakan. Percepatan proses administrasi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat dapat segera beroperasi di berbagai daerah sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di tingkat nasional, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis yang mendapat perhatian khusus karena tidak hanya menyediakan layanan pendidikan gratis, tetapi juga mengintegrasikan pembinaan karakter, asrama, serta dukungan kebutuhan dasar peserta didik. 

Program ini diharapkan mampu menciptakan mobilitas sosial bagi keluarga kurang mampu dan memperkuat agenda pembangunan manusia Indonesia.

Dengan progres yang terus berjalan, Klaten berpeluang menjadi salah satu daerah yang siap mendukung implementasi program nasional tersebut. 

Penyelesaian KKPR menjadi tahapan krusial yang akan menentukan kecepatan proses menuju pembangunan fisik hingga operasional Sekolah Rakyat di masa mendatang.

Pemerintah daerah optimistis seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai ketentuan sehingga manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga prasejahtera yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.