Riau Perkuat Penanganan Karhutla, 18 Posko dan Tim Quick Response Disiagakan

Pemprov Riau bersama TNI dan Polri menggelar apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Halaman Mapolda Riau, Senin (10/8/2026). mediacenter.riau.go.id.

CYBER88 | PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bersama TNI dan Polri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sejumlah strategi disiapkan, mulai dari pembentukan tim gabungan, pembagian wilayah berdasarkan clusterisasi dan rayonisasi, hingga pendirian 18 posko di berbagai daerah.

Penguatan sistem tersebut menjadi bagian dari apel kesiapsiagaan penanganan karhutla yang berlangsung di Halaman Mapolda Riau, Senin (10/8/2026).

Melalui sistem yang telah dibentuk, setiap laporan maupun indikasi kemunculan titik api diharapkan dapat segera diverifikasi. Jika ditemukan kebakaran, tim di lapangan dapat langsung bergerak melakukan pemadaman awal sebelum api meluas.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan kesiapan seluruh unsur menjadi faktor penting dalam menghadapi karhutla. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi, tetapi harus diawali dengan kesiapan personel dan sarana pendukung.

Personel, peralatan, sistem komunikasi, ketersediaan sumber air hingga akses menuju kawasan rawan karhutla perlu dipastikan dalam kondisi siap digunakan sewaktu-waktu.

SF Hariyanto menekankan bahwa informasi mengenai potensi kebakaran harus segera diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. Setiap titik panas yang terdeteksi perlu diverifikasi agar keberadaan api dapat diketahui sedini mungkin.

“Peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi aksi dini. Setiap titik panas perlu segera diverifikasi dan apabila ditemukan api, dilakukan pemadaman awal sebelum meluas dan masuk lebih dalam ke lahan gambut,” ujarnya.

Selain kesiapan personel dan peralatan, SF Hariyanto juga menyoroti pentingnya integrasi informasi dalam penanganan karhutla.

Data yang berasal dari BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan maupun masyarakat harus dapat dihimpun dan diverifikasi secara cepat.

Menurutnya, keterhubungan data akan membantu setiap unsur mengetahui perkembangan situasi sekaligus menentukan bentuk dukungan yang diperlukan ketika terjadi kebakaran.

“Data BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat perlu segera dihubungkan dan diverifikasi. Dengan begitu, dukungan operasi dapat digerakkan ketika dibutuhkan,” katanya.

Sementara itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan koordinasi antara TNI, Polri dan pemerintah daerah telah diperkuat melalui sistem clusterisasi dan rayonisasi.

Pembagian tersebut dibuat agar pengerahan personel dapat dilakukan berdasarkan wilayah tanggung jawab masing-masing ketika ditemukan titik api.

“Saya bersama TNI dan Polri, Pak Kapolda, dibantu dan diarahkan oleh Pak Gubernur, sudah membentuk clusterisasi dan rayonisasi ketika terjadi titik-titik api. Melalui sistem tersebut, kita dapat mempercepat penanganan di lapangan,” ungkapnya.

Untuk mempercepat mobilisasi personel, tim gabungan Quick Response Force juga telah dibentuk. Tim tersebut akan mendukung penanganan apabila ditemukan kejadian karhutla di wilayah Riau.

Selain tim respons cepat, pemerintah bersama TNI dan Polri menempatkan 18 posko di sejumlah wilayah. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi sekaligus lokasi pengerahan personel ketika dibutuhkan.

“Ada tim-tim Quick Response Force secara gabungan yang kita bentuk, serta posko-posko di beberapa titik, sebanyak 18 titik sesuai dengan wilayah, sehingga dapat digerakkan dengan cepat apabila dibutuhkan,” kata Agus.

Menurut Agus, kondisi geografis Riau yang memiliki wilayah cukup luas dan sejumlah kawasan dengan akses sulit membuat penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Kecepatan dalam merespons laporan menjadi sangat penting agar api tidak berkembang dan semakin sulit dikendalikan.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun aparat. Peran masyarakat diperlukan, terutama dalam memberikan informasi awal apabila menemukan indikasi kebakaran di sekitar wilayah mereka.

“Kita tidak bisa bekerja sendirian, harus terpadu, termasuk dengan dukungan dari seluruh masyarakat dan kesadaran masyarakat. Kuncinya adalah terpadu,” pungkasnya.

Dengan penguatan sistem clusterisasi, rayonisasi, tim Quick Response Force serta 18 posko, pemerintah berharap potensi karhutla di Riau dapat direspons lebih cepat. Langkah tersebut juga diharapkan mampu mencegah kebakaran berkembang luas, khususnya di kawasan yang memiliki lahan gambut.