Warisan Tahun 1950, Lurik Prasojo Pedan Siap Naik Kelas ke Pasar Premium

CYBER88 | KLATEN – Lurik Prasojo Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terus mengembangkan kain lurik agar tidak hanya dikenal sebagai kain tradisional, tetapi juga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan mampu menembus pasar yang lebih luas.

Direktur Lurik Prasojo Pedan, Maharani Setiawan, mengatakan sentra lurik tersebut telah berdiri sejak 1950 dan kini memasuki generasi ketiga. Pengembangan motif dan produk menjadi strategi untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memperluas pasar.

Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD IV/Diponegoro, Nuning Achiruddin, di Lurik Prasojo Pedan, Selasa (18/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Nuning melihat langsung material, warna, motif, serta berbagai produk lurik yang diproduksi.

Maharani menjelaskan, Lurik Prasojo sebelumnya telah dipercaya membuat sejumlah kebutuhan seragam, termasuk untuk Persit dan Bhayangkari. Menurutnya, kunjungan konsumen dari berbagai daerah juga menjadi bagian penting dalam promosi karena banyak pelanggan datang berdasarkan rekomendasi.

“Orang datang ke sini karena direferensikan teman, kemudian satu rombongan mereferensikan kepada rombongan yang lain. Itu menjadi promosi yang mengenalkan keunggulan produk kami,” ujarnya.

Untuk meningkatkan nilai jual, Lurik Prasojo terus memperbarui motif dan mengembangkan lurik menjadi berbagai produk. Harga kainnya pun beragam, mulai sekitar Rp48.000 hingga Rp2,5 juta per meter, tergantung bahan, motif dan tingkat kerumitan pengerjaan.

Selain produksi sendiri, Lurik Prasojo menggandeng UMKM dan membantu pengrajin menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Maharani menilai banyak pengrajin memiliki keterampilan yang baik, tetapi masih membutuhkan dukungan dalam pemasaran.

Ia berharap pemerintah memberikan ruang lebih besar bagi kain tenun, termasuk lurik, untuk digunakan sebagai pakaian kerja. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperluas pasar sekaligus mengangkat tenun Nusantara agar memiliki posisi yang sejajar dengan batik.

“Kalau ada satu hari kerja dalam seminggu untuk memakai tenun, dampaknya akan besar karena pegawai pemerintah jumlahnya banyak,” pungkasnya.