Hutan Tahura Bukit Barisan Terancam Gundul, Satgas Inti Prabowo Desak Penegakan Hukum
CYBER88 | MEDAN, – Kerusakan kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan di wilayah Kabupaten Karo hingga jalur tembus Langkat–Karo, Sumatera Utara, menjadi perhatian serius. Lebih dari 1.000 hektare kawasan hutan dilaporkan mengalami perubahan fungsi menjadi perkebunan dan permukiman ilegal.
Informasi tersebut sebagaimana diberitakan Kantor Berita ANTARA Sumatera Utara pada Sabtu (21/11/2026), yang menyoroti tekanan terhadap kawasan Tahura Bukit Barisan, termasuk aktivitas perambahan di sekitar Desa Kuta Rakyat hingga sepanjang jalur tembus Karo–Langkat.
Pemberitaan ANTARA tersebut menjadi peringatan penting mengenai kondisi kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis strategis bagi kehidupan masyarakat Sumatera Utara.
Sementara itu, informasi yang berkembang di masyarakat menyebut luas kawasan hutan yang mengalami kerusakan diperkirakan mencapai sekitar 1.800 hektare. Namun, angka tersebut masih memerlukan verifikasi resmi melalui pemetaan, pemeriksaan lapangan, dan data dari instansi kehutanan.
Tahura Bukit Barisan merupakan kawasan konservasi dengan luas sekitar 51.600 hektare. Kawasan ini memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, melindungi sumber air, mempertahankan keseimbangan ekosistem, serta menjadi daerah penyangga lingkungan di kawasan pegunungan Sumatera Utara.
HUTAN HULU TERANCAM, MASYARAKAT HILIR IKUT MENANGGUNG RISIKO
Kerusakan hutan di kawasan hulu tidak dapat dipandang sebagai persoalan lingkungan yang berdiri sendiri. Hilangnya tutupan vegetasi dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air hujan, meningkatkan limpasan permukaan, memperbesar potensi erosi, serta mempercepat sedimentasi sungai.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor, terutama ketika curah hujan tinggi terjadi di wilayah hulu dan daerah aliran sungai.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Harian Satgas Inti Prabowo, Suria Depari, menyampaikan keprihatinannya atas kerusakan alam dan lingkungan hidup, termasuk ancaman terhadap keberlangsungan habitat satwa liar.
"Kami sangat prihatin atas kerusakan alam dan lingkungan hidup. Satwa liar juga harus mendapat perhatian dari kementerian terkait," ujarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Satgas Inti Prabowo turut menyampaikan keprihatinannya terhadap kerusakan hutan yang dinilai tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.
Menurutnya, hutan merupakan bagian penting dari paru-paru dunia yang harus dijaga kelestariannya demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.
"Kerusakan hutan tidak bisa ditoleransi. Hutan merupakan salah satu paru-paru dunia yang harus kita rawat dan jaga untuk anak cucu kita," tegasnya.
Pihaknya juga meminta aparat kepolisian mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan perusakan kawasan hutan.
"Kami meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab apabila terbukti melakukan perusakan hutan," pungkasnya.
BANJIR DI WILAYAH HILIR JADI PERHATIAN
Langkat, Binjai, Deli Serdang, dan Kota Medan merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan daerah aliran sungai serta perlindungan kawasan hulu.
Masyarakat menilai kerusakan hutan di kawasan Karo–Langkat harus segera ditelusuri secara menyeluruh karena dikhawatirkan turut memperburuk persoalan banjir di wilayah hilir.
Hutan memiliki fungsi penting dalam mengatur tata air. Apabila tutupan hutan berkurang, kemampuan kawasan dalam menahan dan menyerap air hujan juga dapat terganggu.
Meski demikian, kontribusi kerusakan hutan tersebut terhadap banjir di masing-masing wilayah harus dipastikan melalui kajian hidrologi, pemetaan daerah aliran sungai, dan penelitian ilmiah.
APARAT DAN PEMERINTAH DIMINTA SEGERA MELAKUKAN PENGUSUTAN
Mencermati informasi kerusakan hutan tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum didesak tidak berhenti pada pendataan administratif.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumatera Utara, pengelola Tahura Bukit Barisan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan langsung terhadap kawasan yang diduga mengalami perambahan.
Pengusutan harus menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: siapa pihak yang membuka kawasan hutan, siapa yang menguasai lahan, apakah terdapat aktivitas pembalakan atau perkebunan tanpa izin, serta bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung di dalam kawasan konservasi.
Pemeriksaan juga perlu mencakup kemungkinan adanya pembiaran atau kelemahan pengawasan. Apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain penindakan, pemerintah perlu melakukan pemetaan menggunakan citra satelit, audit ekologis, identifikasi kawasan yang mengalami kerusakan, serta menyusun program rehabilitasi hutan.
PENYELAMATAN TAHURA BUKIT BARISAN ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Kawasan hutan di wilayah Karo dan Langkat bukan hanya kekayaan alam daerah, melainkan bagian penting dari bentang alam Pegunungan Bukit Barisan yang memiliki fungsi ekologis bagi kehidupan masyarakat.
Jika kerusakan terus berlangsung tanpa penanganan serius, dampaknya berpotensi dirasakan oleh generasi mendatang, mulai dari menurunnya kualitas lingkungan, terganggunya sumber air, kerusakan habitat satwa, hingga meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi.
Karena itu, penyelamatan Tahura Bukit Barisan harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah dituntut transparan menyampaikan hasil pemeriksaan, memastikan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran, serta memulihkan kawasan yang telah rusak.
Jangan sampai kawasan hutan yang seharusnya menjadi pelindung kehidupan justru kehilangan fungsinya akibat aktivitas yang tidak terkendali.
Hutan yang terjaga bukan hanya warisan alam, tetapi juga perlindungan bagi keselamatan masyarakat Sumatera Utara. (Tim)


Komentar Via Facebook :