Masyarakat Batam Bisa Belajar Dari Sejarah Pilkada Yang Terjadi di Tanjungpinang

Catatan : Alfonsius Simanungkalit, S.Pd

CYBER88 | Batam -- Euforia menyambut pesta demokrasi sudah seharusnya di maknai dengan wujud ataupun interpretasi dari maju atau mundurnya pembangunan di berbagai sektor vital pada suatu wilayah.

Sehingga wajar saja masyarakat selalu banyak menuntut, khususnya peningkatan taraf hidup yang lebih layak dan manusiawi. Hal tersebut di dasarkan oleh pesan moral dan keinginan dari setiap warga masyarakat ketika menentukan pilihannya dibalik kotak suara dan bilik suara yang begitu tertutup dan sangat rahasia.

Saat ini, masyarakat kembali di suguhkan oleh janji - janji melalui visi dan misi oleh tokoh atau figur yang memang itu - itu saja. Dalam arti, masyarakat sudah tentu pernah merasakan manis - pahitnya kehidupan yang dialami saat tokoh "itu - itu" saja kembali memberikan ikrar politiknya kepada masyarakat.

Tentu dengan kondisi tersebut, sudah seharusnya masyarakat Batam melirik sedikit mengenai drama Pilkada yang pernah terjadi di pulau seberang. Ya, pulau Bintan yang jaraknya memang terbilang tidak terlalu jauh dengan pulau Batam itu sendiri. 

Pesta demokrasi yang terjadi di pulau Bintan, khususnya wilayah Tanjungpinang sendiri pernah mengisahkan drama layaknya film yang diperankan oleh Ji Jin Hee dalam film Designated Survivor: 60 Days. Dimana film tersebut mengkisahkan gejolak politik di Korea Selatan yang semakin panas. Kondisi tersebut diakibatkan oleh momentum pemilihan presiden yang mana para kelompok banyak memanfaatkan kesempatan untuk saling menjatuhkan dan mencuri panggung di mata masyarakat.

Akan tetapi, perlu di tegaskan bahwa drama Pilkada Kepri tidak sekeren film Korea tersebut. Sebab dalam pertarungan untuk menduduki posisi walikota dan wakil walikota Tanjungpinang, nyatanya petahana mengalami kekalahan yang telak. Dan kondisi tersebut bukan lah hal yang jarang terjadi dalam proses Pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut terjadi pada tahun 2018 lalu, Lis Darmansyah selaku petahana hanya mampu mengambil 48.55 % suara dan pesaingnya Almarhum Syahrul mendapatkan 51.45 % suara. 

Tentu saja,  sudah menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai latar belakang yang menyebabkan petahana bisa mengalami kekalahan dari petarung baru ?.

Mungkin saja, petahana dalam pilkada Tanjungpinang dinilai sudah tidak bisa lagi memperjuangkan kepentingan masyarakat, sehingga sosok petahana tersebut harus tunduk dan mengakui bahwa segala perubahan harus di kehendaki rakyat dan rakyat itu sendiri lah yang menentukan sosok yang dinilai mempuni dalam memegang setir jalannya roda pemerintahan.

Akan tetapi peran politik petahana yang kembali maju sebagai calon pemimpin di suatu daerah juga tidak bisa untuk di remehkan. Kekalahan petahana pada beberapa daerah juga tidak berbanding terbalik dengan kemenangan petahana dalam pilkada yang pernah terjadi di sejarah Pilkada Indonesia. Petahana juga di untungkan dengan kekuatan politik (politicial power) seperti finansial dan kekuasaan untuk mempraktekkan tindakan yang unfair seperti melakukan intimidasi kepada perangkat Pemerintah melalui mutasi atau menempatkan pihak yang condong mendukungnya pada pilkada di dalam kursi Pemerintah yang strategis. Hal - hal hina dan kotor tersebut lah yang sering menjadi ancaman dan menggerogoti demokrasi kita. Abuse of power mulai ada dan hampir sama tua nya dengan usia dari negara yang kita cintai ini. Penyelewengan kekuasaan demi mencuri panggung politik ini lah yang sangat mengancam bagi orang lain. Thomas Hobbes dalam buku Leviathan memberi istilah, manusia bak serigala bagi manusia ( homo homini lupus ) sehingga tentu teori tersebut akan relevan dengan konsep "hukum rimba" yang dipakai dalam praktek politik.

Pilkada Batam sendiri nyatanya juga disajikan oleh majunya petahana. Tentu menjadi refleksi bagi masyarakat. Bagaimana kinerja yang telah di lakukan petahana selama memegang kendali jalannya pembangunan di wilayah Batam. Baik kenyamanan dalam kesehatan, pelayanan administrasi, pendidikan dan lain sebagainya haruslah menjadi catatan yang sangat penting untuk di pegang oleh masyarakat Batam untuk kembali memilih petahana dalam usahanya kembali memegang peranan untuk pembangunan di kota Batam. Bahkan tidak sedikit pula kesalahan - kesalahan yang dilakukan.

Angka Statistik juga pernah bercerita mengenai kemunduran yang dialami oleh kota Batam hingga menjadi pembahasan di Senayang pada tahun 2017 lalu. Dimana terjadi penurunan dari pertumbuhan ekonomi per tahun yang sebelumnya mencapai 7% malah lesuh dan terkapar di posisi 4%. Meskipun demikian nampaknya hingga tahun 2020 ini, Pemerintah masih kewalahan untuk kembali menduduki angka 7 % atau lebih. Justru untuk saat ini pertumbuhan ekonomi di Batam sejak tahun 2017 lalu hingga tahun ini, Pemerintah kota Batam hanya mampu merangkak ke posisi kurang lebih 5%. 

Begitupula masyarakat harus jelih terhadap praktek yang dilakukan oleh petahana dalam menyelamatkan posisinya selama proses Pilkada yang akan berlangsung. Sebab praktek yang seperti di sampaikan oleh Hobbes mungkin saja akan di implementasikan petahana. Tindakan demoralisasi  dan  mempraktekkan kehidupan yang kurang beradap pada etika politik menjadi acuan masyarakat untuk mengkritisinya.

Oleh karena itu, angka - angka dan deskripsi tersebut menjadi catatan bagi masyarakat Batam dan merefleksikan nya kedalam kehidupan yang di alami saat ini, sehingga akan memunculkan argumen-argumen yang rasional dalam memilih pemimpin yang berkompeten dan layak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang saat ini malah melambat.

Kekalahan petahana di kota Tanjungpinang menjadi pelajaran bagi masyarakat Batam. Dengan kondisi Batam saat ini, tentu menjadi pertanyaan yang harus di pahami oleh para pemilih nanti, petahana ? perlu kah di pertahankan ?.