Warga Citaman Demo Keberatan Harga Pembebasan Lahan Tol Japek II, Pemerhati Pemda dan DPRD Karawang Harus Hadir

Warga Citaman Demo Keberatan Harga Pembebasan Lahan Tol Japek II, Pemerhati Pemda dan DPRD Karawang Harus Hadir

CYBER88 | Karawang - Ganti rugi lahan pembangunan Tol Jakarta - Cikampek (Japek II) untuk warga Citaman belum ada titik temu atas harga yang layak oleh pelaksana. Harga ganti rugi yang ditentukan oleh penilaian tim jauh dibawah pasaran, sehingga membuat warga jadi ditentukan atas nominal yang ditentukan.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, warga yang terdampak merasa tidak dilibatkan dalam penetapan harga ganti kerugian tanah, bangunan, lama tinggal, kenyamanan bertetangga. Penentuan harga yang diberikan sangat jauh dengan harga pasaran yang ada didaerah.

Belum adanya kesepakatan yang membuat warga puas atas respon dari pihak terkait, hingga akhirnya warga Desa Tamansari berorasi dijalan. Masyarakat meminta agar Pemerintah ikut andil dalam membela rakyat atas ganti rugi tersebut, dimana sikap pengembang yang dianggap merugikan masyarakat Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Karawang - Jawabarat.

Dijelaskan oleh Didin M Muchtar selaku Ketua Paguyuban, bahwa harga tanah di desanya tersebut sudah berada dikisaran Rp 1 juta sampai dengan Rp 3 juta rupiah, namun saat ini pihak pengembang hanya menghargai dikisaran Rp 200 – Rp 600 ribu rupiah. Jelasnya

Ditempat dan waktu yang berbeda, pemerhati Politik dan Pemerintahan, Andri Kurniawan pada saat diminta pendapatnya perihal tersebut mengungkapkan kepada cyber88.co.id, Senin dini hari 04/01/2021 bahwa

"Kebetulan Sabtu pekan lalu, saya sedang melintasi jalur itu, dimana situasi tidak seperti biasanya, tiba - tiba jalan menuju Citaman macet, setelah saya tanya ada apa, ternyata warga sedang melakukan aksi unjuk rasa ditengah jalan." Jelas Andri, Ini persoalan sosial yang harus segera diselesaikan dengan cara difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang. Memang saya sangat memahami, yang namanya proyek Negara itu dalam melakukan pembebasan lahan, harus berdasarkan penilaian team appraisal, tapi setidaknya, sebelumnya warga pemilik tanah dan bangunan diajak berdialog terlebih dahulu." Kata Andri.

Disatu sisi, sambung Andri, ada aturan yang mengharuskan berdasarkan penilaian appraisal, tapi disisi lain, warga pun tidak ingin menanggung rugi, sehingga persoalan ini menjadi pelik, namun, jika dibicarakan baik - baik, saya kira akan ketemu solusinya." Yakinnya.

Harusnya dapat segera difasilitasi, tanpa harus ada aksi unjuk rasa berkelanjutan, yang dikhawatirkan akan berdampak pada masalah lain, karena selain aksi unjuk rasa dijalan dapat mengganggu akses lalu lintas, Karawang juga sedang menghadapi kedaruratan Covid - 19, dan dengan adanya kerumunan aksi unjuk rasa, dikhawatirkan menjadi klaster baru." Risaunya, oleh karena itu, saya mendorong kepada Pemkab dan DPRD Karawang, agar inisiatif mengundang para pihak untuk menggelar rapat mediasi atau rapat fasilitasi, agar segera dapat ditemukan solusi, Atau kalau pun unsur Pemerintahan Kabupaten Karawang tidak inisiatif, saya menyarankan kepada warga, supaya membuat surat permohonan audiensi kepada unsur Pimpinan DPRD Karawang." Sarannya.

Ketika disinggung soal ada tidaknya relevansinya dengan Pemerintahan Karawang, dengan nada serius, ia (Andri.red) menjelaskan, kalau urusan pembebasan lahan proyek Negara itu urusan Pemerintah Pusat, namun dalam hal ini Pemkab dan DPRD Karawang bisa menjalankan peran fasilitasi atau mediasi, karena bagaimana pun warga Citaman merupakan masyarakat Karawang, yang aspirasinya perlu untuk difasilitasi, apa lagi bagi lembaga Legislatif, sudah menjadi suatu kewajiban dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Selain DPRD. Masyarakat Karawang juga memiliki wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat (Dapil Jabar VII). Wakil rakyat yang duduk di Senayan juga harus ikut fasilitasi. Desaknya

Disinilah perlu adanya sinergi antara Pemerintah Daerah dan Wakil Rakyat (DPRD / DPR RI.red) dalam mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat ke Pemerintahan Pusat. Pungkasnya (Hys)

Komentar Via Facebook :