Tidak Ada Bau Jika Tidak Ada Bangkai : Aroma Busuk Penguasaan Proyek di Kepulauan Seribu oleh Oknum Anggota DPRD DKI Jakarta?

CYBER88 | Jakarta -- Kabar tidak sedap tiba-tiba menyeruak muncul dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

Di wilayah itu sudah santer kabar tentang adanya salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta yang (diduga) menginginkan proyek-proyek di Kepulauan Seribu," begitu sumber Cyber88.co.id di Kepulauan Seribu menginformasikan.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masih masuk dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta. Keberadaannya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Luas wilayah Kepulauan Seribu hanya 8,7 km2, terdiri 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

Dengan luas wilayah yang hanya 8,7 km2 dan terdiri dari 2 kecamatan saja, ada informasi yang menyebutkan bahwa di Kepulauan Seribu ada sejumlah proyek bernilai ratusan milyar bersumber dari APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

Dilacak dari situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Cyber88.co.id dapat menemukan data dengan nilai proyek cukup fantastis.

Revitalisasi Pelabuhan Pulau Pramuka senilai 73 milyar, Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebira senilai 64 milyar, dan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Kelapa senilai 47 milyar. 

Belum lagi anggaran untuk Sudin Perhubungan dan lainnya yang informasinya juga bernilai menakjubkan.

Dari sejumlah warga Kepulauan Seribu yang dihubungi lewat telpon WhatsApp oleh Cyber88 terkait dengan isu tidak sedap itu hanya beberapa orang yang memberi konfirmasi. Lebih banyak yang tidak mengangkat telpon padahal sudah tersambung.

Rasyid, salah seorang warga Kepulauan Seribu, mengkonfirmasi dan membenarkan adanya isu seperti itu, "Benar itu. Isu itu udah santer di sini. 

Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Orangnya juga sering datang ke Pulau Seribu kok...." Ucap Rasyid menegaskan.

Cyber88 berusaha mengejar Informasi tentang siapa yang dimaksud dengan "orangnya sering datang ke Pulau Seribu" itu?

Warga Pulau Seribu itu hanya menukas, "Di sini udah banyak orang tau lah... dia anggota dewan," ringkasnya tanpa menyebut nama.

Bertolak belakang dengan Rasyid, seorang warga Kepulauan Seribu lainnya bernama Zaini Miftah membantah isu tidak sedap itu, "Nggak bener itu. Isunya memang ada tapi saya udah cek dan sudah datangi UKT 2, Pak Sofyan. Nggak bener isu itu," bantahnya singkat.

UKT (Unit Kerja Teknis) 2 seperti sudah disebut oleh Zaini Miftah adalah lembaga teknis di bawah kendali Bupati Kepulauan Seribu.

Via pesan WhatsApp, Cyber88 meminta konfirmasi Kepala UKT 2 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, "Saya aja baru tau ada isu ini.... kita aja lagi bingung.... anggarannya ada atau tidak...." begitu jawaban ringkas Sofyan selaku Kepala UKT 2 Kepulauan Seribu.

Namun beberapa saat kemudian Cyber88 mendapat konfirmasi dari seorang warga Kepulauan Seribu lainnya dan berbeda dengan yang sudah disebutkan Sofyan selaku Kepala UKT 2.

Warga Pulau Seribu bernama Saf (inisial) bahkan berkata dengan lancar dan lantang : "Sebut aja nama lengkap saya, nggak usah pake inisial. Nggak usah takut. Saya aja nggak takut kok..... Isu yang beredar itu benar. Ada bau kongkalikong di sini," begitu tegasnya.

Saf juga menyebut sejumlah nama termasuk salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta lengkap dengan asal-usul partai politiknya.

"Dia memang sering datang ke Pulau Seribu dengan ditemani pejabat-pejabat di sini. Nanti, tunggu waktunya, saya akan berikan data dan informasi yang lebih detil," begitu janjinya kepada Cyber88.

Waduuuuuh....!!!!!
Ini jelas bukan lagi perkara perubahan peribahasa dari "Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api" menjadi "Tidak mungkin ada bau busuk jika tidak ada bangkai."

-----------------------------------

Penulis : Chairudin (Diding)