Sejumlah Elemen Masyarakat Menyoroti Kinerja ULP BPBJ Kota Cilegon

CYBER88 l Cilegon -- Sejumlah elemen masyarakat menyoroti kinerja Unit Layanan Pelaksana Badan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP BPBJ) Kota Cilegon yang dinilai terdapat sejumlah dugaan keganjilan dalam pelaksanaan tender serta dugaan kejanggalan lainnya di dalam internal instansi tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua LSM INAKOR Banten (Independent Nasionalis Anti Korupsi), Handi yang menyoroti soal beberapa kejanggalan dalam pengadaan proyek pada akhir tahun 2020 lalu.

"Soal beberapa paket proyek JLU pada akhir tahun 2020 kemarin yang terkesan dipaksakan pelaksanaannya, karena dari volume pekerjaan dan nilai anggaran yang digelontorkan APBD tidak balance. Idealnya dalam ilmu teknik sipil, pekerjaan tersebut dikerjakan minimal dalam waktu 2-3 bulan, tapi faktanya hanya sekitar 1 bulan. Ini ada apa ?," ungkapnya, Senin (3/4/2021).

Lebih lanjut, Handi juga membeberkan kejanggalan soal pembatalan proyek Rehabilitasi Gedung eks Matahari pada akhir tahun lalu yang sifatnya urgent untuk segera dilaksanakan. Namun karena alasan yang juga dinilai janggal, akhirnya hingga kini nasib gedung termegah pertama di Kota Cilegon itu masih kumuh dan terbengkalai.

"Dan ada apa juga ULP membatalkan proyek Rehab eks Matahari lama, padahal air got dalam basemant gedung tersebut sangat kotor dan berpotensi jadi penyakit. Kenapa dibatalkan dengan dalih dua pejabat Pokja ULP di rotasi, dan rotasi itu juga janggal karena jelang Pilkada saat itu," bebernya.

"Ini harus segera ada audit dari BPK Banten," imbuhnya, tegas.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Gerakan Pemuda Cilegon (GPC) Adi Permana yang mempertanyakan soal kejanggalan rotasi jabatan, namun kini para pejabat itu kabarnya ditarik kembali ke ULP BPBJ Kota Cilegon.

"Saat pembatalan lelang alasan ULP ada rotasi jabatan oleh Sekda. Tapi empat pejabat Pokja ULP dengan inisial DD, DN, TF, AF itu sekarang sudah ditarik lagi ke ULP. Ini ada apa? Tentu ini tidak sejalan dengan jargon perubahan Bapak Walikota Cilegon, Baru, Modern dan Bermartabat," ucapnya.

Adi juga menyoal soal pernyataan Kepala ULP yang belum juga mundur dari jabatannya saat sempat ada kegaduhan di kantor ULP BPBJ Kota Cilegon. Untuk itu, pihaknya mendorong Walikota Cilegon untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat di instansi tersebut.

"Saat ada kegaduhan Mariano pernah menyatakan mundur di salah satu media online, kenapa sekarang belum mundur. Ini juga kenapa? Saya berharap pemerintahan pak Helldy bisa melakukan Sidak dan kalau perlu evaluasi agar ada perubahan dalam instansi yang sangat vital dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Cilegon," tandasnya.(Kiky).