Sterilisasi Pelabuhan Resmi Diterapkan, ASDP Perkuat Keselamatan dan Ketertiban

CYBER88 | Merak — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menerapkan sterilisasi kawasan pelabuhan untuk memperkuat keselamatan, keamanan, dan ketertiban, termasuk di Pelabuhan Merak, Banten.

Sterilisasi dilakukan melalui pengaturan dan pembatasan akses orang maupun kendaraan yang masuk ke kawasan pelabuhan. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, mengatakan pengaturan akses diperlukan karena tingginya aktivitas dan mobilitas masyarakat di Pelabuhan Merak.

“Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan pelabuhan yang semakin aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa,” ujar Heru.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, ASDP telah melakukan sosialisasi, mengatur pintu masuk dan keluar, memperkuat pemeriksaan akses, serta melakukan patroli bersama aparat keamanan. Pelaksanaan sterilisasi juga dikoordinasikan dengan regulator dan pemangku kepentingan terkait.

Sterilisasi juga mencakup penataan aktivitas pedagang di kawasan pelabuhan. ASDP memastikan pedagang yang beraktivitas dapat terdata dan teridentifikasi sehingga kegiatan perdagangan tidak mengganggu keselamatan, keamanan, operasional, maupun kenyamanan pengguna jasa.

Terkait informasi pembayaran sebesar Rp650 ribu oleh pedagang, ASDP menegaskan bahwa pembayaran tersebut bukan pungutan ASDP dan tidak termasuk tarif maupun pendapatan perusahaan.

Berdasarkan klarifikasi dengan pihak terkait, pembayaran tersebut merupakan bagian dari pengelolaan internal yayasan yang menaungi pedagang, antara lain untuk kebutuhan fasilitas dan identitas seperti rompi, kartu identitas, BPJS Ketenagakerjaan, seragam, serta perlengkapan lainnya.

ASDP menegaskan identitas pedagang diperlukan untuk mendukung pengawasan dan pengendalian akses kawasan pelabuhan.

Heru menambahkan, keberhasilan sterilisasi membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari regulator, aparat keamanan, operator kapal, organisasi pedagang hingga pengguna jasa.

“Sterilisasi bukan semata-mata mengenai pembatasan akses, tetapi bagaimana kita bersama-sama membangun tata kelola pelabuhan yang lebih baik. Keselamatan dan ketertiban harus menjadi tanggung jawab bersama,” pungkas Heru.