SMAN 1 Pamarican Diduga Tahan Ijazah Siswa yang Belum Bisa Lunasi Administrasi

SMAN 1 Pamarican Diduga Tahan Ijazah Siswa yang Belum Bisa Lunasi Administrasi

Poto Ilustrasi

CYBER88 | Ciamis -- Ijazah merupakan hak konstitusional siswa yang sudah menyelesaikan proses pendidikan. Maka dari itu, Sekolah tidak diperkenankan menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah sah dengan alasan apapun.

Namun, apa yang terjadi di SMAN 1 Pamarican, diduga pihak sekolah menahan ijazah siswa lulusan tahun 2021 lantaran siswa belum lunasi uang bangunan dan SPP. Hal tersebut dikeluhkan sejumlah siswa dan orang tua siswa yang merasa kesat dengan adanya penahanan ijazah.

Seperti dikatakan ED, salah satu siswa SMAN 1 Pamarican lulusan tahun 2021 saat ditemui Cyber88.co.id di rumahnya yang terletak di Dusun Mulyasari Rt 01 Rw 01 Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar, Rabu (21/7). Ia mengatakan, sekitar satu minggu kebelakang dirinya datang kesekolah dengan maksud untuk mengambil ijazah. Namun setelah sampai kebagian TU, dari salah satu bagian TU yang lupa lagi namanya menyebut, ijazah tidak bisa dibawa sebelum biaya dilunasi.

Saya mendengar langsung dari bagian TU, bahwa saya masih mempunyai tunggakan biaya sebesar Rp.300ribu untuk pembayaran uang bangunan. Kata TU itu, kalau siswa mau bekerja, nanti dikasih surat keterangan kelulusan dan legalisir ijazah, “ucapnya sambil menirukan ucapan bagian TU.

Orang tua ED mengatakan, Kalau memang benar anak saya masih mempunyai kewajiban adminitrasi, seharusnya pihak sekolah memberi tahukan terlebih dahulu kepada orang tua siswa baik secara surat atau pesan whatshap digroup sekolah. 

“Jangan sampai ijazah anak ditahan oleh pihak sekolah. Apalagi sekarang, anak - anak sudah tidak masuk sekolah selama satu tahun lebih, lalu uang yang harus dibayar tersebut biaya apa? “Cetusnya.

Tak hanya ED, siswa lain inisial RI melalui WhatsApp mengatakan hal yang sama kata dia, bagi siswa yang belum melunasi semua adminitrasi dan mau bekerja, bisa minta legalisir ijazah. 

Kemudian, HR yang juga siswa lulusan tahun 2021 kelas IPS 1 saat dimintai keterangan melalui pesan whatshap menyampaikan, " Abi nuek nyandak, Tapi can bayar artos bangunan. Sadayana oge kitu, Nucan lunas mah ijazah teu dipasihkeun. (Saya yang akan ngambil, Tapi belum bayar uang bangunan. Semuanya juga sama yang belum lunas ijazah tidak diberikan, Untuk lebih jelasnya silahkan kebagian TU kebu AT).

Ditempat lain, salah satu orang tua siswa SMAN 1 Pamarican yang enggan disebut namanya menyatakan hal serupa. Anak saya juga masih mempunyai tunggakan uang bangunan dan SPP sebesar kurang lebih 600 ribu. Jadi belum berani ngambil ijazah karena belum ada uang. 

Yang lain juga yang belum lunas kan belum bisa diambil ijazahnya, Memang dulu waktu masuk SMAN 1 Pamarican pernah dirapatkan oleh komite bahwa adanya uang bangunan, saya baru bisa bayar 100 ribu sampai sekarang, “Ucapnya.

Sementara itu, saat dihubungi baik melalui telepon seluler ataupun WhatsApp pihak sekolah tidak memberikan tanggapan, Milah, Kasubag TU mengarahkan ke Humas Sekolah. Namun pihak Humas tak menjawab pesan WhatsApp saat diminta nomer telepon Kepala Sekolah.

Dikutif dari laman Resmi Disdik Provinsi Jawa barat, terkait penahanan ijazah, pihaknya menegaskan, jika ada sekolah yang melakukan hal itu, sebaiknya dilaporkan ke dinas pendidikan setempat dengan melampirkan data terutama lokasi agar bisa segera diselesaikan. Yang pasti, disdik melarang sekolah menahan ijazah siswa dengan alasan apapun.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi mengakui, pihaknya masih sering mendapatkan laporan tentang adanya sekolah yang menahan ijazah kelulusan hanya karena masalah administrasi.

Kalaupun itu terjadi karena adanya hal yang belum dibereskan antara pihak sekolah dengan orang tua. Tapi hak anak untuk menerima ijazah itu tidak boleh ditahan-tahan. Karena, Kata dia, hak peserta didik untuk mendapatkan ijazah sudah diatur dalam undang-undang tentang anak bahwa ijazah sudah menjadi sebuah hak bagi anak yang harus diberikan apalagi kalau itu terjadi di sekolah negeri. 

Sementara itu, Ahmad Sudrajat, dari Lembakum Siliwangi, terkait adanya dugaan penahanan ijazah di SMAN 1 Pmarican mengatakan, dalam situasi tersebut ada indikasi ketidak adilan yang dilakukan pihak sekolah. Bahkan menurutnya, penahanan ijazah tersebut masuk dalam pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Ahmad menjelaskan, dalam pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dikatakan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 

Ahmad juga mengatakan, penahanan ijazah yang dilakukan oleh SMAN 1 Pamarican tersebut juga termasuk melanggar Hak Asasi Manusia. Pasalnya ijazah tersebut merupakan hak dari siswa dan justru dilanggar oleh pihak SMAN 1 Pamarican

Sampai diturunkan nya berita ini, Belum ada keterangan dari pihak SMAN 1 Pamarican Baik melalui telepon celuler ataupun pesan whatshap. (Sam )

Komentar Via Facebook :