Tahun Ketiga Menjabat, Kades Jatipamor Ditodong Warga tentang Transparansi PADes

Salah satu lokasi Kios BUMDes yang disewakan kepada warga Desa Jatipamor, Kecamatan Panyikiran, Majalengka, Jawa Barat, pada Kamis (9/9/21). doc

CYBER88 | Majalengka - Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, maupun BUMDes. PADes terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain lain yang merupakan Pendapatan Asli Desa yang sah.

Dana Desa yang menjadi hak desa dan bukan milik pemerintah desa, menjadi hal yang perlu diketahui masyarakat terkait penggunaannya sebagai bentuk pengawasan dan transparansi/keterbukaan.

Masyarakat Desa Jatipamor pun menyuarakan hal yang sama terkait pendapatan BUMDes yang terletak di blok Jatirebah, Desa Jatipamor, Kecamatan Panyikiran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (9/9/21) tadi.

Kios/lapak BUMDes yang disewakan kepada warga untuk berjualan memicu keingintahuan masyarakat tentang perkembangannya, yakni jumlah kios yang disediakan, biaya sewa, hasil/pendapatan, dan peruntukannya. Hal ini berdasar pada keingintahuan masyarakat atas manfaat dari Program BUMDes itu sendiri.

Diketahui, program tersebut berjalan sejak lama, sebelum Kades terakhir memimpin sejak 2019 silam atau sekitar 2 tahun. Dukungan dan antusiasme masyarakat menyumbang peran atas berjalannya program ini, karena anggaran desa dikelola oleh desa, untuk kepentingan desa, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa.

Informasi terhimpun yang salah satunya dari seorang warga yang menyewa kios BUMDes menyebut, dirinya membayar sebesar 3,5 juta Rupiah per tahun selama ±3 tahun terakhir kepada pemerintah desa. Ia pun menyebut ada sekitar 12 kios dengan biaya sewa yang sama.

Menurutnya, harga tersebut untuk kios semi permanen. Terdapat 4 kios permanen yang diketahui biaya sewanya sebesar 8 juta Rupiah per tahunnya. Jadi, jumlah keseluruhan kios yang disediakan adalah 16 kios.

Beberapa tokoh dan masyarakat yang menyuarakan terkait BUMDes ini berfokus pada PADes dari kios yang disewakan. Hal ini dikarenakan selama kepemimpinan Amin Mulyana yang menjadi Kades Jatipamor sejak 2019 silam, belum ada informasi apapun kepada warga terkait PADes maupun BUMDes.

Hingga berita ini diturunkan, belum mendapatkan jawaban atas konfirmasi yang dilayangkan kepada Kades Amin. Disambangi di Kantor Desa Jatipamor pun dikatakan Kasi Pemerintahan, Kades sedang tidak di tempat.