Peran Kemenkumham Dalam Mendorong Pemulihan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi

Peran Kemenkumham Dalam Mendorong Pemulihan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi

CYBER88 | Jakarta -- Hari Dharma Karya Dhika 2021, Kementerian Hukum dan HAM mengadakan Seminar Nasional dengan tema Kementerian Hukum dan HAM Dukung Akselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada giat hari ini, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker. Ia menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.

Wapres mengatakan, “Aturan kedaruratan” dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar.

“Dalam agama Islam kita mengenal prinsip rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundang-undangan. Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum,” jelas Ma’ruf.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan, Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM.

Yasonna menjelaskan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital,

Serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan.

"Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor.

Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis,” ujar Yasonna.

Dalam kegiatan ini juga menghadirkan narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.

#HDKD2021
#KumhamSekakinPASTI

Komentar Via Facebook :