Biaya Persalinan Praktek Bidan di Pendopo Pungut Biaya Tinggi

CYBER88 | Empat Lawang - Layanan program jaminan persalinan (jampersal) bagi ibu hamil yang diluncurkan pemerintah pusat, tidak dinikmati oleh salah satu warga tidak mampu di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, lantaran dikeluhkan biaya persalinan praktek bidan begitu tinggi. Jumat, (03/12/21).

Pasalnya, ada warga harus bayar biaya tinggi untuk proses persalinan. Keluhan itu diutarakan oleh salah satu warga Kecamatan Pendopo, ia dimintai biaya tinggi oleh bidan sebesar Rp. 1.300.000' Jadi ia bayar separuh, akte dan KK belum di berikan oleh bidan tersebut sedangkan dirinya dikategorikan sebagai masyarakat yang kurang mampu. 

Ia pak kami bayar biaya persalinan Rp. 1.300.000 dengan bidan, tapi kami mampu bayar separuh cuman akte dan KK belum di kasihkan mungkin belum lunas tadi" Terang ibu yang tidak mau disebutkan namanya.

Kepala Puskesmas Pendopo yaitu Dr. Dian saat dikonfirmasi melalui pesan Watshapp pribadinya menjawab, "langsung kontak ke buk bidan pak. Kalo di Puskes dan praktek pribadi berbeda manajemen pak, karena persalinan di praktek pribadi langsung koordinasi ke praktek, beliau tidak ada laporan ke saya, nanti saya tanyakan karena ini urusan di praktek pribadi soalnya, biar jelas" Jawab Kepala Puskesmas Pendopo.

Kemarin Kamis, tim sudah mendatangi tempat praktek tersebut untuk mengkonfirmasi bidan yang bersangkutan, namun bidan tersebut tak menjawab dengan jelas perihal biaya persalinan. Untuk mendapat hak jawab, bidan tersebut kembali di konfirmasi melalui pesan Watshapp,  ia menjawab silahkan bapak datang kerumah saya kalau bapak ingin konfirmasi" Jawabnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Lembaga KPK Empat Lawang menyatakan bahwa untuk ibu hamil sudah ada program Jampersal untuk biaya persalinan. Namun, kenapa masih ada pungutan biaya persalinan. Kenapa tidak di klaim atau diajukan jampersal, pasien biaya persalinan itu dibiayai oleh pemerintah dan dibebaskan dari pungutan atau biaya apapun, apalagi kategori warga tidak mampu. Jadi saya sangat terkejut ketika salah satu praktek bidan di Pendopo mematok biaya yang cukup tinggi. Dimana anggaran Jampersal tiap tahunnya yang mencapai Rp. 2 Miliar. Ini akan kami telusuri dan akan kami usut sampai ke akar - akarnya," tegas Yulizar Ketua Lembaga KPK.