Andri : Pelaksana Pekerjaan Drainase di Depan Kecamatan Rengasdengklok Dinilai Berani dan Patut Ditandai

CYBER88 | Karawang -- Adanya pekerjaan drainase di depan kantor kecamatan Rengasdengklok yang menuai kritik dari masyarakat  lantaran dalam pelaksanaannya tak disertai adanya papan proyek, seperti diberitakan sebelumnya Senin (13/12) salah satu aktivis Karawang Andri Kurniawan angkat bicara.

Andri mengatakan, "Berani sekali oknum pelaksana yang melaksanakan pekerjaan didepan Gedung Pemerintahan yaitu Gedung Kecamatan tanpa adanya papan informasi.

Logikanya melaksanakan pekerjaan didepan Gedung Pemerintahan saja sudah berani seperti itu, apalagi kalau melaksanakan pekerjaannya dipelosok terpencil,"Kata dia.

Andri pun mempertanyakan kredibilitas pihak penyedia jasa sebagai pelaksana kegiatan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang tersebut. 

Pasalnya meski ada berita yang mengkritik dan sudah beberapa hari pekerjaan, namun hingga kini, Rabu (15/12) masih belum juga ada papan informasi yang terpampang dilokasi pekerjaan.

Tentu adanya hal ini perlu ditandai dan harus menjadi catatan penting, sekaligus bahan evaluasi bagi Dinas PUPR Karawang terhadap penyedia jasa selaku pelaksana pekerjaan.

Karena dengan begitu lagi - lagi dinas yang dibuat pusing, bukan hanya ramai diberitakan oleh media massa. Adanya gejolak sampai aksi demonstrasi dilokasi proyek, jelas sudah mencoreng nama baik dinas,"

"Dalam hal ini saya enggan menyalahkan dinas. Sebab apa yang terjadi pada proyek itu, mutlak sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

Oleh karena itu, saya mendesak dinas agar segera bersikap tegas terhadap pelaksana kegiatan, dan bila perlu black list saja, sekali pun nantinya mendapat ploting dari Pokok Pikiran (Pokir) Dewan. Lebih baik bertindak tegas begitu, dari pada memberikan masalah terhadap dinas," Jelas Andri.

"Maka dari itu, saya sedang mempersiapkan waktu untuk melakukan audiensi dengan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Karawang langsung, dalam rangka mensupport agar Kadis PUPR Karawang bisa lebih tegas terhadap kalangan penyedia jasa yang kerap kali menimbulkan reaksi dan gejolak publik termasuk yang ngeyel atau lambat dalam menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga auditor negara," Pungkasnya.