Ahok : Saya Sudah Sampaikan Jika Ada Pemotongan Gaji Harus Dimulai dari Direksi, Tidak Bisa Hanya Pegawai Yang Kerja di Rumah

Karyawan Pertamina Balongan Lakukan Aksi Mogok Kerja dan Tuntut Nicke Widyawati Turun Dari Pertamina

CYBER88 | Indramayu – Sekitar 1.100 orang pekerja yang ada di Pertamina Balongan Kabupaten Indramayu, berencana akan melakukan Aksi mogok kerja pada 29 Desember 2021 sampai dengan 7 Januari 2022 dan merupakan instruksi dari Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mulai dari sektor produksi hingga penyaluran energi. Atau dengan kata lain, dilakukan di seluruh wilayah kerja PT Pertamina (Persero) Holding dan Subholding. Selasa, (28/12/21).

Kilang Pertamina RU VI Balongan Indramayu (int)

Menurut Ketua SP PBB RU VI Balongan, Tri Wahyudi, rencana mogok kerja itu disampaikan serikat pekerja melalui Surat dengan Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH Tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani Presiden FSPPB Arie Gumilar dan Sekretaris Jenderal FSPPB Sutrisno. Surat tersebut juga diteruskan kepada Menteri BUMN dan Menteri Ketenagakerjaan RI.

"Jadi tidak hanya Balongan, tapi semuanya, kalau di Balongan ada sekitar 1.100 pekerja yang mogok kerja," jelasnya, Senin (27/12/2021).

Tri Wahyudi melanjutkan, dalam surat tersebut terdapat 5 poin tuntutan yang dituntut para pekerja. Yakni, tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan perjanjian kerja bersama (PKB) di PT Pertamina (Persero) antara pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB.

Kemudian, pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB gagal melakukan perundingan, tidak adanya itikad baik dari direktur utama untuk membangun industrial peace atau hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh oleh FSPPB, dan diabaikannya tuntutan kepada Menteri BUMN RI untuk mengganti pimpinan atau direktur utama PT Pertamina (Persero) dengan yang lebih baik.

Lalu, mogok kerja itu dapat dihentikan sebelum jangka waktu yang disampaikan apabila tuntutan FSPPB sesuai surat kepada Menteri BUMN RI telah dipenuhi dan atau perusahaan bersedia melakukan perundingan dengan syarat-syarat yang pernah disampaikan FSPPB kepada direktur SDM PT Pertamina (Persero) pada agenda pra perundingan PKB yang sebelumnya sudah berlangsung di Cirebon pada 8-10 Desember 2021 kemarin.

"Aksi mogok kerja ini tetap akan kami laksanakan sesuai arahan dari Presiden FSPPB. Aksi ini pun dapat diperpanjang sampai dengan dipenuhinya tuntutan FSPPB," jelasnya.

Selain itu, serikat pekerja juga menuntut agar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati turun dari jabatannya.

Kepala Bidang Media FSPPB Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai Nicke tidak memiliki itikad baik untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Namun demikian, Hakeng tak menjelaskan lebih lanjut mengenai masalah hubungan kerja yang tak harmonis dan komunikasi seperti apa yang mendorong serikat pekerja akan melakukan aksi mogok kerja.

Hakeng mengklaim aksi mogok kerja ini merupakan yang pertama dalam sejarah serikat pekerja Pertamina. "Selama ini, bisa di track record kami tak pernah melakukan kegiatan atau aksi-aksi besar di luar kepentingan rakyat ya," terang dia.

Alasan mogok lainnya adalah karena direksi Pertamina memutuskan memotong gaji karyawan di tengah penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama pandemi covid-19.

"Tiba-tiba tanpa komunikasi yang baik kepada pekerja internal, direksi mengeluarkan kebijakan potong gaji karena dianggap bekerja dari rumah," ungkap Hakeng seperti yang dilansir media CNNIndonesia.com pada Senin (21/12) lalu.

Menanggapi hal tersebut, pihak manajemen Pertamina mengatakan kebijakan pemotongan gaji karyawan baru sebatas rencana dan belum diimplementasikan. "Rencana program ini (pemotongan gaji) belum dijalankan dan masih dalam proses mendapatkan masukan dari berbagai pihak," imbuh Fajriyah Usman, VP Corporate Communication Pertamina, Rabu (22/12).

Ia mengatakan rencana pemotongan gaji dibuat dalam rangka adaptasi menyambut momentum pasca pandemi. BUMN migas itu sedang membuat kajian program agile working.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia mengingatkan manajemen bahwa pengurangan gaji harus dimulai dari direksi. Dengan demikian, kebijakan ini akan merata dirasakan seluruh pekerja, mulai dari jajaran atas sampai bawah.

"Saya sudah sampaikan jika ada pemotongan gaji harus dimulai dari direksi, tidak bisa hanya yang pegawai yang kerja di rumah," tutur Ahok. (*)