Adanya Pungutan di SMPN 1 Palasah Diduga Abaikan SE Mendikbud dan Permendikbud

CYBER88 | Majalengka -- Masih adanya pihak sekolah Negeri atau Swasta melakukan pemungutan biaya terhadap siswa didiknya apalagi ditengah pandemi covid-19, sudah tentu bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 4/ 2020 dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016.

Seperti halnya dengan apa yang terjadi di SMPN 1 yang berada di Desa Waringin, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawabarat. 

Menurut keterangan salah satu wali murid, di sekolah tersebut terjadi memungut biaya sebesar Rp.1.145.000,- pada setiap siswa tanpa ada musyawarah terlebih dahulu.

"Pada dasarnya kami sangat keberatan akan yang namanya pungutan ini, apalagi disaat pandemi Covid-19 seperti ini, ekonomi orang tua siswa juga dalam keadaan sulit, “Ungkap Orang tua siswa yang namanya tidak mau dipublikasikan itu pada Cyber88.co.id, Senin ( 13/02/22 ),  

"Pada waktu kami menanyakan kepihak sekolah, pungutan ini katanya diperuntukan untuk bayar parkir selama satu tahun sebesar Rp.115 Ribu, ditambah untuk biaya Pelepasan siswa sebesar Rp 85.000.

Ditambah lagi untuk biaya Fhoto Rp. 30 Ribu, dan Pendaptaran sebesar Rp.70 ribu, serta biaya Dokumen sebesar Rp.30 ribu, berikut kegiatan Pramuka Rp.165 ribu, dan Piknik Rp 650 ribu, "Jelasnya.

Ia menambahkan, "Kami sangat mengharapkan sekali dengan yang namanya Program wajib belajar 9 tahun, yang selama ini digadang gadangkan pihak pemerintah itu gratis, jangan sampai itu hanya isapan jempol belaka

Ripai, Kepala Sekolah, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pungutan. Namun, sambung dia, dalam  pungutan ini sudah berdasarkan  hasil musyawarah mufakat yang dihadiri oleh komite. 

"Adapun adanya pungutan untuk biaya parkir motor siswa itu kami pinta untuk selama satu tahun, "Jelasnya.

"Intinya semua  pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah SMPN.1 itu, sama Juga dilakukan oleh sekolah SMP lainya se Kabupaten Majalengka, "tukasnya.

Sementara itu, Wawan, Kabid SMP Disdik Majalengka Mengatakan bahwa pungutan yang dilakukan SMPN 1 itu, untuk keperluan Kemah dan ada juga untuk keperluan Fhoto, Dokumen, Fail Kabinet seperti perlengkapan lembaran raport menggunakan Maf disesuaikan dengan kwalitas yang bagus, itu memang diperbolehkan, karena ada laporannya.

"Adapun adanya pungutan untuk parkir dihalaman sekolah, itu semuanya tergantung sekolahnya masing masing, tapi tidak untuk disebut sebagai pungutan, "Terangnya saat ditemui di Kantor  Dinas Pendidikan Majalengka, yang berlokasi di JL. KH. Abdul Halim No.233. (Tatang)