Diduga Ada Ketidak Beresan Pengerjaan Proyek Turap di Pasirmulya, BPK Diminta Jadikan Sebagai Lokasi Uji Petik

CYBER88 | Karawang - Disaat situasi sedang kurang baik, karena adanya dugaan jual beli proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) Karawang yang diduga ada istilah persentase fee dari penyedia jasa kepada aspirator, dan proses hukumnya masih terus berjalan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang.

Muncul lagi permasalahan baru, dimana pengerjaan proyek Turap Jalan yang sedang dalam pengerjaan di Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa barat. Diduga ada ketidak beresan. Sebab lebar dan ketebalan pondasinya diduga tidak rata, kondisinya nampak terlihat runcing kebawah?

Selain itu, plang informasi proyek juga tidak dipasang. Sehingga tidak dapat diketahui berapa nilai anggaran, identitas perusahaan yang mengerjakan, waktu pengerjaan dan sumber anggaran.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar), Andri Kurniawan yang mengaku sudah mengetahui perihal dugaan ketidak beresan proyek tersebut dari kiriman link berita dari salah satu awak media yang diterimanya melalui pesan WhatsApp menyayangkan perilaku pengusaha yang diduga main petak umpet dengan masyarakat.

"Bagaimana tidak saya katakan main petak umpet, plang proyek sebagai bentuk informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat saja tidak dipasang. Padahal, segala bentuk proyek yang beroperasi dalam Kabupaten dan menggunakan APBD, wajib memasang plang proyek," Tegas Andri

Menurutnya, dalam pelaksanaan pembagunan ada tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

"Setiap pelaksanaan proyek, perusahaan harus memasang plang proyek. Kemudian baik di awal pengerjaan, maupun titik nol dan patok stasiun KM yang merupakan penanda jarak," Urainya

Dalam plang proyek juga harus dicantumkan identitas nama perusahaan, nilai anggaran, masa pengerjaan, serta sumber anggaran, apakah dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) atau APBN.

Ditambahkannya, “Apalagi pembangunan jalan atau turap jalan, harus ada dua plang proyek, kecuali pembangunan gedung satu saja sudah cukup. Selain itu manajemen lapangan juga harus ada sehingga dapat berjalan sesuai rencana,”

Andri juga menjelaskan, "Proyek pemerintah yang tidak mencantumkan papan plang proyek dalam pembangunannya bukan hanya melanggar Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), tetapi juga bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010 dan Perpres No 70 Tahun 2012, tentang kewajiban memasang papan nama pada pembangunan proyek yang dananya dibiayai oleh Negara,"

"Kerap kali berulangnya hal seperti ini, tentu harus menjadi perhatian khusus bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang. Agar segera mengevaluasi kinerja para pengawas lapangan, bila perlu lakukan pergantian, dengan orang - orang yang lebih kredibel. Karena hal semacam ini dapat berpotensi merugikan nama baik pimpinan, baik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengguna Anggaran (PA), dan secara kelembagaan, Dinas PUPR juga dapat tercoreng," Tandasnya

Masih menurut Andri, "Belum lagi adanya dugaan ketidak beresan dalam konstruksinya. Jika sudah ramai seperti ini, tentu akan menjadi perhatian khusus bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian pasti dijadikan sebagai titik uji petik dalam audiet reguler, dan lagi - lagi yang dibuat repot itu KPA dan PA Dinas,"

"Saran saya untuk PA dan KPA Dinas, selain harus mengevaluasi pengawas. Sebaiknya nama - nama perusahaan dan individu kontraktornya mulai diinventarisir, untuk kemudian diblack list. Karena patut diduga tidak profesional? Dari pada nantinya membuat pusing Dinas PUPR Karawang. Toh masih banyak kok perusahaan dan pengusaha yang kredibel," Pungkasnya