Digugat Gelar RULB Ilegal, Ini Penjelasan Hot Asi Simamora, Ketua P3SRS Easton Park Jatinangor yang Tercatat di DPKPP Sumedang
CYBER88 | Sumedang -- Sejumlah pemilik rumah susun di Easton Park Residence Jatinangor Sumedang merasa kecewa lantaran hingga kini belum menerima sertifikat hak milik atas unit yang dimilikinya. Padahal, mereka sudah melunasi kewajiban pembayaran sejak beberapa tahun lalu. Namun
Merasa kecewa dengan Kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Easton Park Residence Jatinangor (P3SRS-EPRJ) pada bulan Oktober 2021, ratusan pemilik unit di rumah susun tersebut melayangkan “Mosi Tidak Percaya” kepada ketua P3SRS- EPRJ.
Informasi yang berhasil dihimpun Cyber88.co.id, Mosi tidak percaya dipicu oleh langkah – langkah yang dilakukan ketua P3SRS- EPRJ dinilai kontraproduktif. Para pemilik tak terima dengan adanya kebijakan untuk mendapatkan sertifikat, harus mengeluarkan uang senilai Rp.1,5 juta untuk setiap meter bangunan yang dimilikinya.
Alasan adanya perbedaan pendapat diantara para pemilik dalam menyelesaikan masalah sertifikat kepemilikan para anggotanya, pada tanggal 7 November 2021, Sukaria Tanzil, selaku Ketua P3SRS- EPRJ periode 30 Mei 2021 sampai dengan 30 Mei 2024 resmi mengundurkan diri dari Ketua pengurus yang disampaikan pada Ketua Pembina P3SRS- EPRJ, Harjadi Djunaedi dan pada Ketua Pengawas, Jubriyanto Sofjan.
Usai S.Tanzil mengundurkan diri, sebagaimana diatur dalam AD/ART P3SRS- EPRJ Ketua dijabat oleh Ujang, untuk meneruskan kepemimpinan pada perhimpunan yang mempunyai payung hukum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun itu.
Seiring berjalannya waktu, gejolak terkait upaya para pemilik unit untuk mendapatkan sertifikat yang belum dapat diterimanya terus terjadi. Apalagi berdasarkan keterangan para pemilik unit, selain Ketua, sejumlah pengurus lainnya yakni Pembina, Ketua Pengawas, sekertari, bendahara dan wakilnya juga mengundurkan diri sehingga terjadi banyak kekosongan dalam posisi penting pada kepengurusan P3SRS- EPRJ.
Para anggota berpendapat, hal ini sangat riskan sekali lantaran posisi ketua dan sekretaris berdasarkan AD/ART punya peran untuk berhadapan dengan pihak luar dalam menyelesaikan segala persoalan.
Oleh karena itu, para anggota P3SRS- EPRJ mengajukan kepada Ujang, selaku Plt Ketua segera menggelar Rapat Umum Luar Biasa (RULB) untuk memilih Ketua dan pengurus P3SRS- EPRJ secara definitif. Ujang pun merespon keinginan para anggota untuk menggelar RULB dan lebih dari 100 orang anggota yang mengajukannya.
Menurut keterangan Tatang, salah satu anggota, karena menurut Plt Ketua kepengurusan P3SRS- EPRJ banyak yang mengundurkan, dirinya diminta untuk menjadi Ketua Panitia dalam penyemenggaraan RULB.
Setelah RULB digelar, menghasilkan susuna kepengurusan, Ir Hot Asi Simamora sebagai Ketua, Yosep, sebagai Sekretaris, Lodewiyk Sihite sebagai Bendahara, Risto Samosir sebagai Ketua Pengawas, dan pengurus lainnya. Hasil RULB pun, kemudian dicatat dan dibukukan oleh Notaris, Maria Ukurina, SH pada tanggal 17 Desember 2021.
Namun disisi lain, pihak pihak yang merasa memiliki hak, pada tanggal 3 Marer 2022 menggelar Rapat Luar Biasa badan Pengurus dan menghasilkan susunan kepengurusan, Tonny Judiantono sebagai Ketua, Ir Andry Mediawan sebagai Sekretaris, Hermana Supriadi sebagai Bendahara, dan kepengurusan lainnya.
Sementara, Sukaria Tanzil yang sebelumnya mengundurkan diri dari Ketua P3SRS- EPRJ periode 2021- 2024, dalam kepengurusan yang baru menduduki posisi sebagai anggota Pembina.
Polemik belum diserahkannya sertifikat hak milik oleh pihak PT Kalmar Jaya selaku pengembang ternyata berbuntut panjang.
Tak terima adanya P3SRS- EPRJ yang sudah terbentuk sebelumnya, Tonny Judiantono sebagai Ketua dan Ir Andry Mediawan sebagai Sekretaris hasil RULB 3 Marer 2022, melalui Kuasanya yakni Kantor Advokat Abidin, SH., Mh., M.Si., melakukan gugatan pada P3SRS- EPRJ pimpinan Ir Hot Asi Simamora dengan perkara Perdata No 8/Pdt.G/2022/PN/Smd tanggal 10 Maret 2022.
Tak hanya seluruh pengurus P3SRS-EPSJ yang digugat. Pihak Notaris, Bank Central Asia Tbk dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang pun turut digugat.
Ditemui Cyber88.co.id di Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB, sebelum dilaksanakan Sidang lanjutan yang ke 11, Denny Sadikin, SH dan Asep Suryana SH., MH., tim Advokasi dari Kantor Hukum Abidin mengatakan, bahwa gugatan yang dilayangkan mewakili Kliennya, karena pihak Hot Asi Simamora dan kawan kawan telah melakukan RULB secara Ilegal.
Menurutnya, RULB yang tanpa melibatkan dan adanya persetujuan dari kepengurusan yang sah sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Akta No 62 tanggal 29 Mei 2021 adalah ilegal.
Kata Asep, para tergugat tidak ada hak untuk menggelar Rapat tersebut karena yang ber hak melaksanakan RULB P3SRS- EPRJ adalah kepengurusan sebelumnya.
Kemudian, lanjut dia, pihak BCA digugat karena telah memblokir Rekening kepengurusan sebelumnya serta merampas aset dan pendapatannya. Pihak Notarispun digugat karena telah memberikan advis yang tidak benar pada tergugat.
Sementara, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Sumedang dianggap ceroboh telah mengeluarkan surat pencatatan.

Ir Hot Asi Simamora sebagai Ketua P3SRS- EPRJ dan Pengurus
Menjawab tudingan yang dilontarkan oleh pihak Tonny Judiantono dan Ir Andry Mediawan melalui gugatan perdatanya, Hot Asi Simamora menyatakan bahwa RULB sudah dilaksanakan sesuai dengan AD/ART dalam kondisi kepengurusan sudah hampir bubar.
Ia pun mengatakan, mayoritas pemilik rumah susun yang memiliki kedaulatan atas keberadaan P3SRS- EPRJ merespon baik dan mendukung hasil RULB yang dihadiri secara kuorum dan mendapatkan persetujuan dari Plt Ketua sebelumnya serta pengawas.
Menurut dia, para pemilik rumah susun Easton Park Residence Jatinangor sudah merasa gerah karena persoalan sertifikat yang seharusnya sudah diterima oleh pemilik atau owner terus berlarut larut. Bahkan, sambung dia, keberadaan sertifikat itu dipergunakan oleh pihak PT Kalmar Jaya (Pengembang_Red) diduga disalahgunakan.
Maka demikian, kata pria yang akrab disapa Pak Hot ini, usai didaulat menjadi Ketua P3SRS-EPSJ, dirinya melakukan upaya untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi hak para pemilik unit rumah susun yakni sertifikat.
Iapun melakukan komunikasi dengan pihak PT Kalmar meskipun kurang direspon. Bahkan, pihaknya intens berkomunikasi dengan pihak Bukopin hingga adanya tawaran yang sangat menguntungkan dari Bukopin terhadap PT Kalmar berupa hapus tagih hutang 114 M.
“Namun kenapa sampai saat ini PT Kalmar belum tandatangan Surat tanggal 19 Mei? padahal ini suatu kesempatan yang sangat bagus.
Apakah ada maksud PT Kalmar supaya Bukopin ambil langkah hukum tegas untuk sita aset kita?, “ Cetus Pak Hot.
Pak Hot menandaskan, apa yang dilakukannya semata untuk masyarakat banyak dan membantu persoalan yang dihadapi oleh PT Kalmar.
Terkait gugatan yang kata dia sudah memasuki persidangan ke 11, pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan meyakini para hakim akan secara obyektif mengambil keputusan. (ddn/sr/uy)


Komentar Via Facebook :