DBH Kuansing Turun Rp 31 Miliar, Ir H Syamsir Alam : Awal November Ranperda Disampaikan ke DPRD
CYBER88 | Kuansing - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi sudah taat aturan dan serius dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun 2023. Bahwa salah satu bentuk dari keseriusan Pemkab itu, dapat dilihat dari sejak bulan Juli lalu KUA - PPAS telah disampaikan ke DPRD untuk dibahas.
Hal itu di sampaikan Kepala Bappeda Kuansing Ir H Syamsir Alam ketika ditanya CYBER88 terkait Ranperda APBD Kuansing 2023 tersebut.
" Mengenai kesiapan Ranperda APBD 2023, secara substansi sudah siap, namun ada sedikit penyesuaian khususnya terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah pusat yang terjadi penurunan dengan total angka yang cukup signifikan mencapai Rp 31 Miliar lebih, sesuai dengan surat dirjen perimbangan nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022. Sehingga perlu ada penyesuaian kembali rencana belanja daerah," ujar H Syamsir Alam kepala Bappeda Kuansing kepada CYBER88 melalui WhatsApp pada Senin (31/10/2022) malam.
Dalam pada itu Ia yakin pada minggu pertama November tahun 2022 Ranperda tersebut akan dikirim ke DPRD Kuansing untuk dibahas dan disetujui, sehingga, harapannya dapat ditetapkan menjadi Perda paling lambat akhir bulan November, sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2022," jelas Syamsir.
Sementara itu, apa yang disampaikan Kepala Bappeda diatas tentang proses Ranperda RAPBD Kuansing tahun 2023 seolah berada di persimpangan jalan yang berbeda dengan apa yang disampaikan Ketua DPRD Kuansing Dr. Adam. Satu sisi Pemkab Kuansing melalui kepala Bappeda H Syamsir Alam mengaku sudah taat aturan dalam penyusunan baik itu KUA -PPAS, maupun Ranperda untuk disahkan menjadi Perda. Namun disisi lain Ketua DPRD mengatakan Pemkab Kuansing terlambat menyampaikan Ranperda ke DPRD.
"Sudah dua pekan DPRD Kuansing menyerahkan draft Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD tahun 2023 ke Pemkab Kuansing. Namun hingga 31 Oktober 2022, Ranperda RABPD tahun 2023 tersebut tak kunjung diterima oleh DPRD Kuansing, "sebut Dr Adam Ketua DPRD Kuansing sebagaimana dikutip sabangmerauke. com.
Adam menyayangkan lambannya Pemkab Kuansing dalam menyusun Ranperda APBD Kuansing 2023 ini. Sehingga dirinya perlu mengingatkan agar Pemkab Kuansing fokus dan serius dalam menyusun program prioritas untuk tahun 2023 mendatang sesuai visi misi Pemerintah yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026.
"Ini sudah terlambat. Sudah 2 minggu kami serahkan KUA-PPAS, sampai sekarang kok belum masuk juga Ranperda APBD 2023 itu," tanya Ketua Adam lagi.
Sebagai Pimpinan di Legislatif, Ia tidak ingin lembaganya disalahkan akibat keterlambatan penyerahan Ranperda APBD 2023 ini. Apalagi APBD ini menyangkut hajat masyarakat Kuansing. Sehingga ini perlu pembahasan terbuka, detail dan serius.
"Jangan nanti dibilang lagi, dewan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan RAPBD 2023. Ini buktinya, sudah 2 minggu lebih kita tunggu, namun belum masuk juga Ranperda APBD itu," tegas Adam. **


Komentar Via Facebook :