Fokus Jokowi Lagi Secara Konstitusional, Apapun Caranya Asal Konstitusional

Fokus Jokowi Lagi Secara Konstitusional, Apapun Caranya Asal Konstitusional

CYBER88 | Banyumas -- Menurut pandangan ketua umum JPKP, bahwa ada perbedaan yang sangat prinsip terkait proses lahirnya UU pembatasan masa jabatan Presiden tahun 1998 dibandingkan dengan saat ini.

Periodisasi pembatasan dilakukan tahun 1998 sebagai bagian dari reformasi karena pada saat itu bangsa ini sangat trauma dengan kepemimpinan orde baru yang demikian otoriter dipenuhi KKN Kolusi Korupsi dan Nepotisme.

Mengingat era pemerintahannya hanya terdiri dari 3 Partai yaitu Golkar, PPP dan PDI yang tidak ada pembatasan periodisasi sehingga dengan kuasa yang dimilikinya sangat mudah bisa mendikte menjadi adikuasa terhadap 2 Partai sisa lainnya.

Kondisi itu tentu sudah tidak relevan lagi hari ini dimana telah lahir puluhan Partai sehingga jangankan mengatur- ngatur Partai lainnya, mengatur Partai sendiri saja belum tentu bisa.

Apalagi hari ini keterbukaan semakin luar biasa memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menyuarakan pendapatnya.

Dengan demikian tidak perlu lagi ada kekhawatiran akan ada pemerintahan yang bisa mendikte dan mendominasi kekuasaan terhadap yang lainnya.

Mungkin sangat sulit untuk mengulang kembali pemerintahan yang otoriter di era keterbukaan seperti ini.

Dengan demikian periodisasi Presiden sudah tidak relevan lagi, kalau tidak relevan lagi maka tidak perlu tabu untuk menyuarakan keinginan ini apalagi kepercayaan rakyat hari ini terhadap Kepemimpinan Jokowi sangatlah besar.

Maka jangan kita sia-siakan orang yang hari ini bisa membawa perubahan, belum tentu kita memiliki figur yang sama dalam 1 abad kedepan.

Membatasi masa jabatan Presiden yang sudah tidak perlu khawatir lagi adanya Pemerintahan yang otoriter sama saja membonsai kemampuan seseorang menjadi Pemimpin yang dicintai rakyatnya. Membonsai hak demokrasi rakyat, membonsai hak demokrasi. (KUAT).

Komentar Via Facebook :