Songsong Pemilu 2029, Irham Jafar Lan Putra Lantik 153 Relawan di Mesuji dan Perkuat Basis Akar Rumput

CYBER88 | Mesuji, -- Menjelang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029, dinamika politik di tingkat akar rumput mulai menunjukkan geliatnya. Berbagai partai politik dan kadernya, baik yang tengah menduduki jabatan publik maupun fungsionaris partai, mulai merapatkan barisan guna mempersiapkan strategi perebutan simpati dan suara rakyat.

​Langkah taktis ini salah satunya ditunjukkan oleh Ir. Hi. Irham Jafar Lan Putra, M.Hb., anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Komitmen penguatan basis massa tersebut dikonkretkan melalui pelantikan 153 relawan yang tersebar di wilayah Kabupaten Mesuji pada Sabtu pekan lalu.

​Dalam arahannya pasca-pelantikan, legislator senior PAN ini menekankan pentingnya militansi, kerja keras, serta kesiapan pengorbanan seluruh elemen kader dan relawan demi memenuhi target besar yang dicanangkan oleh Ketua Umum PAN pada Pemilu 2029 mendatang.

​"Kita akan menghadapi Pemilu 2029 yang menuntut kerja keras kita semua. Ketua Umum PAN mempunyai target yang jelas, dan yang perlu dipahami bersama adalah bahwa dalam politik diperlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, mesin politik tidak akan berjalan secara optimal. Di Kabupaten Mesuji sendiri, perolehan suara kita saat ini berada di angka 18 persen. Karena itu, kehadiran relawan ini diharapkan mampu mendongkrak perolehan dukungan dan membangun simpati yang lebih luas di tengah masyarakat," ujar Irham Jafar.

​Kombinasi Rekam Jejak Teknokrat, Birokrat, dan Komitmen Lingkungan
​Irham Jafar Lan Putra bukanlah nama baru dalam kancah kepemimpinan nasional maupun daerah. Sebelum mengabdi di Senayan (DPR RI), pria yang akrab disapa Bang Irham ini memiliki rekam jejak birokrat yang sangat matang. Dirinya tercatat pernah menduduki sejumlah posisi mentereng, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Way Kanan (2002–2006), Sekda Provinsi Lampung (2007–2010), hingga Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kehutanan (2010–2012).

​Kehadiran Irham Jafar di parlemen dinilai memberikan nilai strategis tersendiri karena tiga keunggulan kompetensi yang dimilikinya:
​Kombinasi Kompetensi Langka (Kehutanan & Hukum): Menyelesaikan studi S1 Kehutanan di Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) dan S2 Hukum di Universitas Lampung (Unila), Irham menjadi salah satu dari sedikit politisi yang menguasai aspek teknis ekologis sekaligus celah yuridis. 

Kapasitas interdisipliner ini membuatnya sangat tajam dalam pembahasan regulasi krusial seperti RUU Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam (SDA), maupun penyelesaian konflik agraria dari sisi ekologis dan hukum.
​Pemahaman Mendalam "Dapur" Birokrasi: Berbekal pengalaman panjang sebagai mantan Sekda di tingkat kabupaten dan provinsi, serta posisi eselon I di kementerian pusat, ia memahami secara detail tata kelola birokrasi dan anggaran. Pengalaman ini menjadi modal terkuatnya dalam mengawal setiap kebijakan anggaran pusat agar tepat sasaran hingga ke Provinsi Lampung.

​Konsistensi pada Isu Lingkungan dan Sektor Agraria: Sejak awal kariernya di bidang kehutanan hingga menjadi anggota DPR RI, Irham terus konsisten menyuarakan pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemberantasan penebangan liar (illegal logging). Di Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II yang sarat dengan isu perkebunan dan konflik lahan, komitmen nyata ini menjadi nilai kepercayaan utama di mata konstituen.

​Kendati saat ini memasuki usia 72 tahun, ketokohan teknokrat senior ini terbukti tetap kokoh. Pada Pemilu Legislatif 2024 lalu, ia melenggang ke Senayan dengan torehan 72.819 suara. Angka tersebut menjadi penanda tingginya loyalitas basis massa dan kepercayaan masyarakat Lampung terhadap kinerjanya.

​Aksi Nyata Mengawal Isu Pangan dan Petani Daerah
​Selama menduduki kursi Komisi IV DPR RI, Irham Jafar dikenal sangat responsif terhadap dinamika di lapangan. Pada September 2025 lalu, ia memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Bulog Campang Raya dan menemukan ribuan ton beras impor asal Pakistan, Thailand, dan Myanmar yang mengalami penurunan mutu serta berkutu. Temuan krusial ini langsung mendesak Kepala Badan Pangan Nasional untuk turun langsung melakukan evaluasi di Lampung.

​Tidak hanya persoalan pangan makro, baru-baru ini Irham juga vokal memperjuangkan nasib para petani singkong di Lampung yang mengeluhkan anjloknya harga hingga menyentuh angka Rp 1.100 per kilogram. Dalam rapat audiensi resmi Komisi IV, ia menegaskan bahwa kerugian petani akibat ketidakseimbangan biaya operasional ini harus segera diselesaikan lewat intervensi kebijakan di level nasional, bukan sekadar menjadi urusan domestik daerah.