Tak Koordinasi, Tak ada Papan Proyek dan Dinilai Asal Asalan, Pekerjaan Drainase di Desa Neglasari Disoal Kades

CYBER88 | Bandung -- Kepala Desa Neglasari Kecamatan Banjaran,  H Pipin Kusnendi menyoal pekerjaan proyek APBD Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Pasalnya, selain pihak pelaksana tak melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, menurut dia, Pekerjaan Drainase yang berada tepat di depan kantor desa itu dinilai asal asalan. Ia pun mengaku tak tau siapa pelaksana pekerjaan tersebut.

Selaku penanggungjawab di Wilayah Desa Neglasari, H Pipin meminta pada pihak rekanan dari Dinas terkait yang mengerjakan proyek APBD di wilayahnya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Desa. Hal itu, sambung dia, selaras dengan adab ketimuran.

Kepala Desa Neglasari ini pun mengaku kecewa dengan hal ini. Sebab, dana yang digunakan adalah uang rakyat yang perlu adanya pengawasan dari semua pihak.

"Sementara kalau terjadi seuatu yang tidak diinginkan, kami tak tau harus menghubungi siapa?, Ujarnya.

Pantauan Cyber88.co.id di lokasi pekerjaan, tak ada papan informasi proyek. Pantas saja Kepala Desa Neglasai tidak mengetahui siapa pelaksana proyek tersebut.

Sementara, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, telah mengamanatkan bahwa setiap bangunan fisik yang dibiayai oleh Negara wajib memasang papan proyek. 

Papan Poyek berfungsi sebagai sarana masyarakat mengetahui jenis kegiatan proyek, besarnya anggaran, dan asal usul anggaran (APBD/APBN), nama kontraktor, tenggat waktu pelaksanaan kegiatan, dan perawatan. 

Papan proyek juga sebagai bentuk transparansi sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pencurian uang rakyat.

Tak hanya tidak ada papan proyek, pekerjaan yang tengah dilaksanakan itu, nampak seperti kurang semen sehingga adukan kurang menempel dan banyak yang terjatuh berceceran. 

Menurut salah satu pekerja, yang tengah melakukan pekerjaan drainase tersebut mengatakan dengan singkat bahwa pekerjaan ini merupakan Pemeliharaan.

Menyikapi hal ini, salah satu tokoh Desa Neglasari mengatakan bahwa hal tersebut terkesan sudah biasa terjadi dalam proyek APBD. 

Kata dia, Pihak Dinaspun seakan akan tutup mata akan hal yang sudah sering terjadi dimana mana ini. Padahal dana yang digunakan adalah uang rakyat dan Masyarakat berhak untuk turut mengawasi.

“Harapan kami orang Kampung agar Pihak yang berkompeten dapat memberikan sanksi tegas bagi rekanan mereka yang membandel, karena kalau tidak kami curiga kalau program pembangunan ini justru merupakan jadi ajang bancakan, antara rekanan dan semua yang terlibat didalamnya,” Ujar Tokoh yang tak mau desebut namanya itu. (DZ)