Soal Pekerjaan Belum Selesai Pemdes Datar Lebar II Sudah Bisa Cairkan Dana Desa Tahun 2023, Warga Menilai Inspektorat Lalai
CYBER88 | Kaur Bengkulu, – Adanya pekerjaan rabat beton di Desa Datar Lebar Dua Kecamatan Lungkan Kule Kabupaten Kaur Bengkulu yang belum selesai dikerjakan dan kondisinya kini sudah ada yang mulai mengelupas, kian menjadi sorotan.
Seperti diberitakan sebelumnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan hasil pekerjaan tersebut. Bahkan, salah satu anggota BPD mengungkapkan bahwa sebagian dana untuk pembangunan rabat beton tersebut masih dipegang oleh pendamping desa.
Tak hanya itu, sejumlah masyarakat merasa heran lantaran pihak Pemerintah Desa sudah bisa mencairkan dana desa tahun 2023. Sementara pekerjaan di tahun 2022 masih ada yangbelum diselesaikan.
Hal ini tentu saja menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait sejauh mana peran fungsi Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melakukan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
Mereka menilai, pihak inspektorat lalai atau mungkin dengan sengaja membiarkan pelanggaran pada pihak - pihak yang manjadi kewenangannya dalam melakukan pengawasan.
Menurut Dian, salah satu warga Kabupaten Kaur, selain memeriksa pengelolaan keuangan pemerintah desa, inspektorat juga harus mengecek kelengkapan administrasi desa, seperti peraturan desa, surat-surat keputusan, daftar aset desa, buku kinerja perangkat desa, dll.
Oleh karenanya, dia menilai kalau laporah hasil pemeriksaan (LHP) yang disampaikan inspektorat ke pemerintahan daerah diduga terindikasi adanya Manipulasi atau Maladministrasi
“Jika hasil LHP inspektorat saja pada pihak Pemda terindikasi diduga dimanipulasi, bagaimanakah dengan laporan - laporan lainya...?. Jadi, dalam kewajaran bila hal lainya berpotensi mencurigakan, “Ujar dia, Jum’at (23/6/2023).
Lanjut Dian, bahwa DPRD memiliki tiga fungsi yaitu : Legeslasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, Anggaran dan Pengawasan.
Kewenangan pengawasan itu, Kata dia, DPRD harus dapat mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah dan mestinya DPRD telah menerima hasil pemeriksaan BPK.
“Jadi, semua pihak khususnya DPRD harus memiliki kesadaran akan pentingnya penyediaan dan penyebarluasan informasi publik sebagai mana dituangkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ,” Kata Dian.
“Sebab dibawah kewenangannya jauh lebih terpercaya selaku mereka wakil rakyat,” Imbuhnya
Dia menjelaskan, bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
Ia pun menandaskan, bahwa hal Ini merupakan bentuk penghargaan terhadap Hak Atas Informasi yang dimiliki oleh setiap warga negara atau masyarakat.
“Namun, sepertinya keterbukaan informasi publik belum membudaya di Kabupaten Kaur. Mungkin inilah suatu hal yang harus kita pikirkan bersama, tutup Dian.
Sementera pihak Inspektorat Kabupaten Kaur terkait hal ini, hanya mengomentari dengan singkat bahwa pihaknya belum bisa memberikan tanggapan.
"Belum bisa memberikan tanggapan, saya harus melihat LHP kawan-kawan, "Tulisnya, saat dikonfirmasi Cyber88.co.id melalui pesan WhatsApp
Di sisi lain, Didi Aryanto, salah satu anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat diminta tanggapan melalui WhatsApp, menyampaikan bahwa hal itu harus keluar dari pimpinan DPRD.
“Dengan ketua saja kalau mau tanggapan dari dewan, seperti itu persedurnya " ujar Didi dengan singkat dalam pesannya, Jum’at (23/6/2023)
Diana Tulaini, Ketua DPRD Kabupaten Kaur saat dihubungi menyampaikan bahwa menyangkut beberapa pekerjaan yang belum rampung, pekerjaanya pihaknya akan mendalamai informasi ini dan akan berkoordinasi dulu dengan pihak pihak terkait.
“Sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan akan berkoordinasi akan mendalami informasi yang saudara sampaikan yang selanjutnya tentu akan mengambil langka - langka strategis dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut,” Ujar Diana Tulaini dalam bentuk pesan suaranya. [riko]
Komentar Via Facebook :