Tidak Bisa Dibiarkan!!! Indikasi Pungli Terjadi di Sejumlah PAUD, Kadisdik Kaur dan Saber Pungli Harus Ambil Tidakan Tegas 

Tidak Bisa Dibiarkan!!! Indikasi Pungli Terjadi di Sejumlah PAUD, Kadisdik Kaur dan Saber Pungli Harus Ambil Tidakan Tegas 

CYBER88 | Kaur -- Dahulu, di-WISUDA, adalah kebanggaan bagi orang tua karena anaknya sudah jadi Sarjana. Namun, sekarang, di tingkat TK pun sudah bisa di-wisuda meskipun anak PAUD tersebut tidak mengerti apa-apa tentang kata “WISUDA”. 

Dengan mengenakan baju toga hitam lengkap dengan tali yang menggantung di toga, anak anak PAUD itu juga didandani seperti orang yang sudah dewasa, lengkap sanggul dan make up serta aksesoris lainnya. Mereka juga mengikuti prosesi memindahkan tali toga berwarna hitam. 

Terkait hal ini, sempat muncul polemik perlu tidaknya perayaan “WISUDA”untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) atau TK. Pasalnya, secara umum tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta memeprsiapkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Tak hanya itu, untuk pelaksanaan “Wisuda” di tinggat PUD tersebut acap kali dijadikan kesempatan oleh para pengelola untuk melakukan pungutan pada orang tua siswa. Adanya pungutan itu, tentu saja membuat para orang tua siswa terutama dari kalangan ekonomi kurang mampu menjadi resah lantaran merasa terbebani.

Namun, kalau tidak mengikuti apa yang sudah diserukan oleh pihak sekolah, para orang tua merasa takut akan berdampak terhadap psikologi anaknya. Oleh karenanya, para orang tua pun pontang panting mencari uang untuk membayar biaya Wisuda yang nilainya tidak sedikit. 

Keresahan ini diungkapkan oleh beberapa orang tua anak yang belajar di sekolah PAUD yang berada di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang harus membayar uang sejumlah Rp.400 ribu untuk biaya Wisuda yang dilaksanakan pada hari rabu 14 Juni 2023 di Desa Talang Marap. 

Berdasarkan informasi yang didapat Cyber88.co.id Bengkulu, salah satu sekolah PUAD di Kelam Tengah dimana salah satu orang tua siswa mengungkapkan keresahannya, memiliki anak didik sebanyak 78 orang. Artinya, biaya yang berhasil dikumpulkan oleh pihak panitia kegiatan tersebut mencapai Rp.31,2jta (78 x 400.000 : 31.200.000). 

Dikonfirmasi via telepon, Rabu (14/6), salah satu guru yang mengajar di sana membenarkan bahwa di sekolah tempatnya mengajar dilakukan pengumpulan uang sebesar Rp.400 ribu dari tiap tiap siswa untuk biaya Wisuda. 

Menurut dia, bukan hanya di sekolah PAUD tempatnya mengajar yang melakukan pengumpulan uang dari siswa untuk kegiatan Wisuda. Di sekolah PAUD lainnya di Kabupaten Kaur melakukan hal yang sama. Bahkan, sambung dia, banyak yang jumlahnya lebih dari Rp.400ribu.
   
“Kalau di sekolah tempat saya mengajar dilakukan kumpulan uang sebesar Rp.400ribu, bahkan ada pihak sekolah lain yang lebih dari itu, itupun penggunaannya sudah sesuai dengan rencana,” ujarnya

Terpisah, Syofni Lucy, Kabid PAUD mengaku bahwa soal adanya dugaan pungutan tersebut tidak ada pemberitahuan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.

“Kami tak tau kalau mereka melakukan pungutan. Mereka melakukannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada kami Dinas Pendidikan. Ujuk - ujuk kami sudah dapatkan undangan untuk menghadiri acara yang mereka adakan,” Ungkap Syofni Lucy saat dikonfirmasi memalui sambungan telepon. 

Oleh karenanya, Syofni Lucy mengimbau pada seluruh PAUD yang ada di Kabupaten Bangkulu, kedepannya untuk tidak melakukan hal itu lagi.

Sementara itu, Ahmad Irsya, satu aktivis Kaur, ketika dimintai pendapat terkait hal ini mengatakan bahwa apapun bentuk dan alasannya, yang namanya pungutan liar (Pungli) di sekolah dari tingkat PAUD dan keatasnya, harus dilawan. Sebab, kata dia, dari tingkat PUD hingga SMA sederajat telah mendapatkan Dana Operasional Sekolah (BOS)

“Lawan pungli!!!..  Jangan biarkan menggurita didunia pendidikan khususnya di Kabupaten Kaur,” Tandasnya.

Jadi dana BOS selama ini dikemanakan ???….kok hari gini masih juga memungut biaya kegiatan wisuda anak PAUD,” Imbuhnya.

Menurutnya, pendidikan tingkat PAUD tersebut tidak mempunyai hak untuk menarik iuran kepada peserta didik karena pemerintah telah mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik dan lembaganya.

Terlebih, kata dia, pendidikan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia, hal ini tercantum dalam pasal 31 UUD 1945. Maka, setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh penyelenggara Negara atau Pemerintah terkait pendidikan seyogyanya tidak menciderai hak dasar warga Negara terhadap pendidikan.

Ahmad Irsa menandaskan, apa yang dilakukan oleh para pengelola PAUD tersebut harus mendapat tindakan keras dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur karena hal tersebut tidak patut dan dinilai melanggar Undang. Juga, supaya tidak ada kesan pembiaran dan pihak Dinas Pendidikan terkesan tutup mata.

 “Ini sudah keterlaluan, kalau di sekolah usia dini saja telah beraroma pungli tanpa ada teguran dan tindakan “Tegas” dari dinas Pendidikan, bagiamana jadinya dunia pendidikan ini nantinya....?,” Cetus dia 

Aktivis Kaur Ahmad Irsya ini pun meminta pada tim Satgas Saber Pungli Kaur, untuk lebih serius dalam menindak pelaku pungli supaya memberikan efek jera. 

Sampai artikel ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur setelah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. (riko)

Komentar Via Facebook :