LSM Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Monopoli Paket Pengawasan Dan Perencanaan diDinas Binamarga Batam

LSM Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Monopoli Paket Pengawasan Dan Perencanaan diDinas Binamarga Batam

CYBER88 | BATAM - Paket non tender pengawasan dan perencanaan dibidang PJJ Dinas Binamarga masih rawan monopoli dan diduga melibatkan oknum Kabid PJJ inisial Dhr yang mengatur semua kegiatan non tender.  Senin (15/07/24)

Hampir semua kegiatan paket non tender telah dikuasai koleganya dan permainan tersebut sudah berlangsung lama. Dan mereka sering melakukan pertemuan di salah satu kedai bilangan Nagoya agar tidak diketahui publik .

" Memang selama ini aksi permainan oknum Kabid PJJ sangat licik walaupun pernah tersandung kasus proyek namun selalu lepas dari jerat hukum ", ujar Ucok sekjen LSM Alarm Indonesia.

Lebih lanjut Ucok mengatakan, puluhan paket Penunjukan langsung pengawasan dan perencanaan dibawah Rp 200 jt dikendalikan oleh Kabid PJJ .

Adapun persyaratan yang diajukan perusahaan koleganya hanya sebagai formalitas saja, sementara perusahaan yang mengajukan permohonan diluar koleganya pasti tidak bisa mendapatkan paket PL.

" Jadi waktu dekat ini , LSM Alarm Indonesia akan melaporkannya keKejari Batam maupun Kejati Kepri", tambahnya. 

Ketua DPD LSM Perintis Dirza kepada cyber88 ( Minggu 14/07) menuturkan, oknum Kabid PJJ inisial Dhr ( peningkatan jalan dan jembatan ) Dinas Binamarga memang kebal hukum.

" Beberapa kasus proyek yang dia tangani selalu ada bermasalah dan walaupun beberapa kali LSM maupun Aktivis melaporkannya baik kepolda Kepri maupun kekejaksaan selalu prosesnya tidak berlanjut ", jelas Dirza .

Namun kali , kasus dugaan monopoli maupun anggaran pemeliharan jalan diduga ada berbau korupsi akan tetap mereka laporkan ke Kejaksaan dan harus dikawal sampai ada pengusutan yang lebih serius dari penegak hukum.

 Sudah banyak kumpulan bukti - bukti untuk melaporkan oknum Kabid PJJ kepenegak hukum termasuk pertemuan mereka dengan koleganya disalah satu kedai kopi Nagoya .

" Didalam pertemuan tersebut , mereka membahas soal pembagian paket non tender pengawasan dan perencanaan . Hal itu nampak akal busuk  dugaan permainan oknum pejabat Dinas Binamarga inisial Dhr " tutupnya. 

Komentar Via Facebook :