Status Kepemilikan Lahan Kelurahan Jadi Sorotan Utama di FGD Pasirkaliki.

CYBER88 | Cimahi – Kelurahan Pasirkaliki menggelar Forum Group Discussion (FGD) tahunan yang bertujuan membahas isu-isu strategis demi kemajuan wilayah. Salah satu topik utama yang menjadi perhatian adalah status kepemilikan lahan kelurahan yang hingga kini masih dalam proses permohonan.  

Acara ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk Karang Taruna Kelurahan, para Ketua RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ibu-ibu PKK, serta perwakilan warga lainnya. Dalam diskusi, isu lahan kelurahan mendapat perhatian besar karena dinilai berpotensi menghambat pengelolaan pelayanan masyarakat jika tidak segera diselesaikan.  

Ketua LPM Kelurahan Pasirkaliki, Agus Suhaya, menyatakan keprihatinannya atas status lahan yang belum jelas.  

“Lahan kelurahan yang digunakan saat ini harus segera mendapatkan keputusan resmi. Kami berharap pemerintah daerah dapat mendorong penyelesaian status lahan ini demi keberlangsungan pelayanan masyarakat,” ujar Agus.  

Ia menambahkan bahwa selain persoalan lahan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius.  
“SMPN 12 Cimahi masih berbagi gedung dengan sekolah dasar, dan ini tentu mengganggu proses belajar siswa. 

Kami berharap pemerintah segera mengupayakan pembangunan gedung sekolah baru melalui usulan yang diajukan dalam FGD tahun ini,” lanjutnya.  

Pengelolaan Sampah dan Penguatan Infrastruktur Jadi Fokus Tambahan.

Sekretaris Lurah Pasirkaliki, Pipih Sopiyah, S.IP., MAP, menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dalam meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah tersebut. Ia mengusulkan pengadaan alat-alat pendukung seperti mesin pencacah, alat pemilah, dan insinerator skala kecil untuk mempermudah pengelolaan sampah.  

“Pengelolaan sampah harus menjadi prioritas agar lingkungan tetap terjaga. Langkah awal sudah kami lakukan dengan mengurangi penggunaan sampah sekali pakai,” jelas Pipih. 

Sebagai bentuk komitmen, peserta FGD diwajibkan membawa wadah makan dan minum sendiri sebagai upaya mendukung program ramah lingkungan.  

Selain itu, penguatan infrastruktur juga menjadi isu penting. Pipih menekankan perlunya keberlanjutan program pemerintah agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.  

“Kami berharap pembangunan infrastruktur tidak bersifat sementara. Jika ada kekurangan, kami meminta hal ini menjadi prioritas anggaran ke depan,” tuturnya.  

Harapan untuk Kebijakan yang Responsif FGD Kelurahan Pasirkaliki ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi panduan pemerintah daerah dalam merancang program yang lebih responsif dan efektif bagi warga Pasirkaliki.  

Melalui FGD ini, masyarakat berharap permasalahan lahan, pendidikan, pengelolaan sampah, dan infrastruktur dapat segera diatasi, sehingga mendukung terciptanya pelayanan publik yang optimal dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.