Penutupan SPBU Trucuk Klaten Akibat Kasus BBM Tercampur Air, Petani Kesulitan Membeli Pertalite

CYBER88 | Klaten — Penutupan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, akibat kasus Bahan Bakar Minyak (BBM) tercampur air, berdampak signifikan pada warga, terutama petani. Mereka kesulitan membeli Pertalite, jenis BBM subsidi yang biasa digunakan untuk mengoperasikan mesin pompa air.

Petani yang biasanya membeli Pertalite di SPBU tersebut mengaku tidak bisa membeli di SPBU lain karena sistem barcode pembelian BBM subsidi mereka terdaftar di SPBU Trucuk. "Kami susah ini, kemarin beli ke SPBU lain ternyata barcode-nya tidak bisa, karena terdaftarnya di Trucuk," kata Partono, salah satu petani di Trucuk.

Partono mengaku biasanya bisa membeli 10 liter Pertalite dengan menggunakan barcode tani. Namun, sekarang mereka terpaksa menggunakan Pertamax yang lebih mahal untuk mengoperasikan mesin pompa sedot air. Hal ini tentu saja menambah biaya operasional pertanian mereka. Petani berharap dapat membeli Pertalite dengan harga yang lebih terjangkau untuk menghemat biaya produksi.

Warga berharap kasus tersebut segera selesai dan SPBU dapat beroperasi kembali sehingga mereka bisa mendapatkan Pertalite dengan mudah untuk mengoperasikan mesin pertanian. Dengan demikian, aktivitas pertanian dapat berjalan lancar tanpa hambatan. "Kami berharap SPBU segera beroperasi kembali agar kami bisa membeli Pertalite dengan mudah," kata Galih, salah satu warga sekitar.

Penutupan SPBU ini berdampak signifikan pada aktivitas pertanian di daerah tersebut. Petani membutuhkan BBM untuk mengoperasikan mesin pompa air, yang sangat penting untuk irigasi pertanian. Tanpa Pertalite, petani terpaksa menggunakan alternatif lain yang lebih mahal, sehingga meningkatkan biaya operasional pertanian.

Dengan demikian, penyelesaian kasus ini sangat penting untuk memastikan aktivitas pertanian dapat berjalan lancar dan petani dapat memperoleh BBM yang mereka butuhkan dengan mudah dan harga yang terjangkau. Pemerintah setempat diharapkan dapat segera menyelesaikan kasus ini agar petani dan warga dapat kembali melakukan aktivitas pertanian dengan normal. (Agus STP)