ASDP dan Pemprov Jatim Percepat Transformasi Pelabuhan Ketapang, Perkuat Konektivitas Jawa-Bali

CYBER88 | Surabaya – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat transformasi Pelabuhan Ketapang sebagai simpul strategis konektivitas nasional yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran Direksi ASDP dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Kamis (2/7/2026). Pertemuan itu membahas penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas pelabuhan, hingga penyusunan rencana pengembangan jangka panjang Pelabuhan Ketapang secara terintegrasi.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa penguatan Pelabuhan Ketapang tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas, melainkan harus dipandang sebagai pembangunan ekosistem konektivitas secara menyeluruh.

“Pengembangan kapasitas dermaga, pola operasi kapal, buffer area, hingga pengaturan lalu lintas di luar kawasan pelabuhan perlu berjalan terpadu agar mampu menjawab pertumbuhan mobilitas masyarakat dan logistik pada masa mendatang,” ujarnya.

Menurut Heru, pengalaman menghadapi lonjakan arus kendaraan pada masa Angkutan Lebaran maupun libur sekolah menjadi pembelajaran penting bagi ASDP. Ia menilai peningkatan layanan tidak lagi cukup hanya mengandalkan optimalisasi operasional, tetapi juga membutuhkan penguatan infrastruktur dan tata kelola kawasan yang mampu mengantisipasi pertumbuhan trafik dalam jangka panjang.

“Pendekatan inilah yang menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan Pelabuhan Ketapang secara bertahap dan terintegrasi,” tambahnya.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan dukungan penuh terhadap penyusunan masterplan pengembangan Pelabuhan Ketapang. Bahkan, pengembangan pelabuhan tersebut didorong agar dapat masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Khofifah menilai peningkatan kapasitas Pelabuhan Ketapang perlu dipersiapkan secara menyeluruh melalui optimalisasi kawasan penyangga di kedua sisi penyeberangan, peningkatan standar kapal, pengembangan konektivitas menuju kawasan Bulusan, serta sinergi lintas pemangku kepentingan agar menjadi satu sistem transportasi yang terintegrasi.

ASDP sendiri telah menyiapkan rencana pengembangan bertahap hingga tahun 2029. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sejumlah dermaga, optimalisasi kawasan Bulusan sebagai buffer area kendaraan logistik, pembangunan akses penghubung, hingga pengembangan dermaga baru guna mendukung kelancaran operasional jangka panjang.

Selain itu, peningkatan kapasitas dermaga juga akan mulai dilakukan secara bertahap sejak tahun ini sebagai bagian dari penguatan layanan di lintas Ketapang–Gilimanuk. Langkah tersebut disusun untuk menjawab kebutuhan trafik saat ini sekaligus mengantisipasi pertumbuhan arus kendaraan dalam beberapa tahun ke depan.

ASDP menegaskan, transformasi Pelabuhan Ketapang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan terhadap peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, penataan kawasan, pengembangan buffer zone, hingga pengaturan lalu lintas di luar area pelabuhan dinilai menjadi elemen penting dalam mewujudkan layanan penyeberangan yang lebih optimal.

“Pelabuhan Ketapang bukan hanya gerbang penyeberangan Jawa-Bali, tetapi simpul strategis yang menopang konektivitas nasional. Karena itu, pengembangannya membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” kata Heru.

Ia menambahkan, ASDP berkomitmen terus menghadirkan layanan yang aman, andal, dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur, tata kelola, serta kolaborasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi kawasan dalam jangka panjang.

Audiensi tersebut turut dihadiri Komisaris Utama ASDP Ahmad Baidhowi, Wakil Direktur Utama Yossianis Marciano, Direktur Teknik Nana Sutisna, Corporate Secretary Windy Andale, serta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di antaranya Plt. Kepala Bappeda Mohammad Yasin, Kepala Dinas Perhubungan Nyono, Kepala Dinas PU Bina Marga Edy Tambeng Widjaja, dan perwakilan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur.