Bendera Bulan Bintang Berkibar di Aceh, Pemerintah Pusat Soroti Situasi dan Minta Perdamaian Dijaga

Bendera Bulan Bintang menjadi sorotan setelah dikibarkan dalam rangkaian peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

CYBER88 | Banda Aceh – Pengibaran bendera Bulan Bintang dalam rangkaian peringatan 21 tahun perdamaian Aceh menjadi perhatian nasional. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Sabtu (15/8/2026), dan berujung pada kericuhan antara massa dengan aparat.

Kericuhan bermula ketika sejumlah warga mengibarkan bendera Bulan Bintang dalam kegiatan peringatan Hari Damai Aceh. Aparat kemudian berupaya menghentikan pengibaran tersebut. Situasi memanas hingga terjadi bentrokan antara massa dan aparat.

Dalam perkembangan berikutnya, aparat TNI menurunkan bendera Bulan Bintang yang sempat dikibarkan di halaman Masjid Raya Baiturrahman. Langkah tersebut dilakukan setelah aparat membubarkan massa yang dinilai telah melakukan tindakan anarkis.

Peristiwa tersebut kemudian mendapat perhatian pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meminta seluruh pihak menahan diri serta menjaga keamanan, persatuan dan perdamaian di Aceh.

Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) juga mengambil langkah lanjutan dengan menyepakati konsultasi bersama Menteri Dalam Negeri. Konsultasi tersebut ditujukan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai persoalan Bendera Bulan Bintang.

Pemerintah daerah menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui jalur komunikasi dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Upaya tersebut dinilai penting agar dinamika mengenai simbol Aceh tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu stabilitas dan perdamaian yang telah terbangun.

Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh sendiri seharusnya menjadi momentum untuk mengingat berakhirnya konflik bersenjata dan memperkuat komitmen menjaga perdamaian. Namun, kericuhan yang terjadi justru kembali mengingatkan masyarakat terhadap sejarah konflik di Aceh.

Pemerintah dan berbagai pihak kini diharapkan mampu menjaga situasi tetap kondusif serta menyelesaikan persoalan terkait simbol daerah melalui mekanisme hukum dan dialog.