PD BKK Klaten Hentikan Sementara Operasional Akibat Masalah Keuangan

CYBER88 | KLATEN – Perusahaan Daerah Bank Kredit Kecamatan (PD BKK) Klaten resmi menghentikan sementara seluruh operasionalnya mulai 19 Juni 2025. Keputusan ini diambil menyusul krisis keuangan yang dialami perusahaan, yang dinilai sudah sangat serius hingga menghambat kelangsungan operasional.

Pantauan Cyber88, Kamis (26/6), menunjukkan kantor PD BKK Klaten yang berlokasi di tepi Jalan Klaten–Jatinom dalam kondisi tertutup rapat. Terpampang sebuah surat pemberitahuan resmi bertanggal 25 Juni 2025 di pintu depan kantor.

Dalam surat tersebut, pihak direksi menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan internal perusahaan dan mencari solusi terbaik demi kelangsungan usaha. "Kami bersama pemegang saham berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk kelangsungan perusahaan,” tulis pihak direksi PD BKK Klaten.

Menanggapi kondisi ini, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menjelaskan bahwa PD BKK Klaten merupakan perusahaan milik bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Klaten, dengan komposisi saham terbesar dimiliki oleh Pemprov Jateng.“Kami sudah mendapatkan informasi tersebut. PD BKK dimiliki oleh provinsi dan Pemkab Klaten, di mana saham terbesar adalah milik Pemprov Jateng. Jadi, pengambilan keputusan ada di tingkat provinsi,” ujar Bupati.

Bupati Hamenang juga mengungkapkan bahwa telah terjadi dugaan fraud besar di tubuh PD BKK Klaten, yang bahkan sudah berlangsung sejak sebelum proses merger.“Ternyata memang terjadi fraud yang besar dan sudah terjadi beberapa tahun lalu, bahkan sebelum BKK merger,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Klaten, lanjut Bupati, tetap akan berkomitmen mengawal proses penyelesaian hak-hak nasabah agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.“Prinsip kami, Pemkab Klaten akan mendorong penyelesaian hak-hak nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, juga telah mengetahui situasi ini dan menyatakan kesiapannya untuk turut menyelesaikan permasalahan PD BKK Klaten.“Alhamdulillah, kemarin saat bertemu Pak Gubernur, beliau juga sepakat untuk menyelesaikan masalah ini,” tambah Bupati Hamenang.

Rencananya, akan digelar rapat tingkat provinsi dalam waktu dekat untuk membahas langkah-langkah penyelesaian masalah keuangan PD BKK Klaten, termasuk jaminan terhadap hak-hak nasabah.

Bupati Klaten pun mengimbau masyarakat, khususnya para nasabah, agar tetap tenang sambil menunggu hasil pembahasan dari rapat tersebut. (Agus STP)

.