Gusur Tanpa Solusi, Pedagang Mengeluh: Pemerintah Kota Cilegon Dinilai Abai pada Nasib Rakyat Kecil

CYBER88 | CILEGON – Langkah Pemerintah Kota Cilegon dalam melakukan penertiban dan penggusuran terhadap para pedagang kecil kembali menuai sorotan tajam. Para pedagang mengeluhkan bahwa proses relokasi dilakukan tanpa perencanaan yang matang dansolusi yang jelas, bahkan menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas jual beli harian.

“Saya nekat jualan di sini karena konsumen saya pada nggak ada yang jualan, semua digusur,” ungkap seorang pedagang sayur yang enggan disebutkan namanya. 

“Kami bukan menolak gusuran, tapi setelah digusur harusnya sudah jelas lokasi baru. Ini malah bingung semua.” imbuhnya.

Kondisi pasar dan area relokasi disebut masih amburadul. Banyak pedagang mengaku terpaksa berjualan di lahan parkir karena tidak tersedia tempat yang layak. Sebagian bahkan menolak dipindahkan karena pendapatan mereka anjlok drastis di lokasi baru.

“Kalau memang mau digusur ya secepatnya ditetapkan lokasi yang layak dan strategis. Jangan setengah-setengah kayak sekarang. Pedagang sudah siap pindah, tapi tempatnya nggak jelas, pembeli nggak datang, ya omset turun,” kata IN seorang distributor yang biasa menyuplai barang ke pedagang lokal.

Ironisnya, kondisi ini bukan hal baru. Para pedagang menyebut persoalan relokasi dan ketidakjelasan tempat usaha sudah berulang kali terjadi setiap ada pergantian Wali Kota. “Setiap ganti wali kota, masalahnya sama. Kami dijanjikan lokasi yang lebih baik, tapi kenyataannya tetap kacau,” cetus seorang pedagang.

Mereka berharap Pemerintah Kota Cilegon berhenti membuat kebijakan yang setengah hati dan mulai berpihak pada nasib pedagang kecil. Penertiban tanpa perencanaan matang dinilai hanya menambah beban masyarakat bawah yang sudah terdampak ekonomi pasca pandemi.

“Kami tidak anti tertib. Tapi kalau digusur, pastikan kami bisa tetap hidup!” tegas salah satu pedagang yang hingga kini masih bertahan di lokasi lama karena relokasi tak kunjung jelas.

Kini sorotan publik tertuju pada Pemkot Cilegon: Apakah mereka akan terus membiarkan rakyat kecil menjadi korban kebijakan tambal sulam? Atau akhirnya mulai serius menyusun solusi yang adil dan manusiawi?