Bupati Bogor Diminta Evaluasi ULP, Aktivis Soroti Dugaan Persekongkolan Tender

CYBER88 | Bogor – Gelombang kritik kembali menghantam Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (ULP-BJ) Pemerintah Kabupaten Bogor. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam NJO Koalisi Indonesia Anti Korupsi menggelar aksi demonstrasi, Selasa (28/8/2025), mendesak Bupati Bogor segera mengevaluasi bahkan mencopot pimpinan ULP-BJ.

Massa menuding adanya praktik kolusi, nepotisme, hingga persekongkolan jahat dalam proses tender proyek. Menurut mereka, indikasi itu terlihat dari banyaknya paket pekerjaan yang ditender ulang, yang berujung pada penunjukan langsung pemenang.

“Temuan kami mengindikasikan ada permainan internal di tubuh ULP-BJ. Padahal lembaga ini seharusnya netral,” kata salah seorang orator aksi.

Dalam orasi, disebut pula nama berinisial “Y” selaku Kepala UKPBJ Kabupaten Bogor, yang diduga menjadi aktor utama. Massa menilai praktik tersebut tidak hanya melanggar etika pengadaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah.

Koordinator aksi, Fawait, menegaskan bahwa praktik ini melanggar Perpres No. 46 Tahun 2025, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Bupati Bogor harus segera mencopot pimpinan ULP-BJ dan menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Jika dibiarkan, persekongkolan tender akan merusak iklim usaha sekaligus menurunkan kualitas pembangunan di Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Massa aksi juga mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan audit terhadap seluruh tender tahun 2025, serta mendorong aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan ULP-BJ.