Relawan RMD Bongkar Dugaan Korupsi Rehabilitasi Gedung DPRD Tanggamus, Desak Aparat Hukum Turun Tangan

CYBER88 | Tanggamus – Dugaan praktik korupsi dalam proyek rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD Tanggamus Tahun Anggaran 2025/2026 kini mulai mencuat ke publik.

Ketua Relawan RMD Kabupaten Tanggamus, Mat Suani atau yang akrab disapa Joni, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan mengawal persoalan tersebut hingga tuntas.

Relawan RMD bahkan telah bergerak melakukan investigasi langsung di lapangan, Jumat (6 Februari 2026) di Komplek Perkantoran DPRD Tanggamus, Kota Agung.Sejumlah Kejanggalan Terungkap, Nama-Nama Mulai Disebut

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber internal yang berkaitan dengan proyek tersebut, muncul dugaan adanya penyimpangan serius, di antaranya, PPTK proyek rehabilitasi disebut bernama Sodri Mukrim, pegawai Dinas PUPR Tanggamus.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diduga langsung dipegang oleh Sekretaris Dewan (Sekwan). Pelaksana proyek disebut atas nama H. Nasir.

Proyek ini diduga kuat dikendalikan oknum pimpinan DPRD, namun menggunakan nama pihak lain untuk menutupi keterlibatan sebenarnya.

Sebelumnya, pegawai sekretariat DPRD bernama Mulyadi sempat ditunjuk sebagai PPTK, namun menolak karena khawatir tidak dapat bekerja profesional mengingat proyek diduga milik oknum pimpinan DPRD.

Relawan menilai ada kekhawatiran Sekwan akan membuka fakta sebenarnya karena tidak mendapat bagian fee proyek.

Sebagai tindak lanjut, Relawan RMD mendatangi kantor Dinas PUPR Tanggamus untuk meminta klarifikasi langsung kepada Sodri Mukrim. Namun, upaya tersebut menemui jalan buntu.

Petugas jaga Satpol PP menyampaikan bahwa Sodri tidak masuk kantor tanpa penjelasan resmi, sehingga menambah kecurigaan publik terhadap proyek tersebut.

Ketua Relawan RMD menegaskan bahwa dugaan korupsi ini tidak boleh dibiarkan mengambang dan harus segera diusut secara transparan. Ia mendesak DPRD Tanggamus membentuk Panitia Khusus (Pansus) serta meminta aparat penegak hukum turun tangan.

“Persoalan ini harus dibuka seterang-terangnya. Jangan sampai anggaran rakyat dimainkan oleh oknum tertentu. Solusinya, DPRD harus segera membentuk Pansus dan melibatkan aparat penegak hukum agar semuanya jelas dan tidak menjadi bola liar di masyarakat,” tegas Joni.

Relawan RMD menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga terang benderang demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan anggaran daerah tidak disalahgunakan.