Petisi 26 Perkuwat Konsolidasi Siapkan Audensi dengan DPRD Kabupaten Bogor

CYBER88 | Bogor, -- Gerakan masyarakat yang tergabung dalam Petisi 26 kembali menggelar rapat evaluasi dan konsolidasi pada Rabu malam, 7 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pergerakan, penguatan soliditas internal, strategi komunikasi dengan pemerintah, serta langkah lanjutan untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Bogor.

Rapat menegaskan bahwa perjuangan PETISI 26 harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan memiliki fondasi yang kuat. Peserta mengingatkan agar gerakan tidak terburu-buru membangun agenda besar sebelum seluruh dasar perjuangan dipersiapkan dengan matang.

Dalam forum, fondasi perjuangan dianalogikan seperti bangunan. Sebelum membangun struktur yang lebih besar, fondasi harus terlebih dahulu diperkuat agar tidak mudah goyah. Karena itu, konsolidasi, komunikasi, dukungan masyarakat, serta strategi kelembagaan dinilai menjadi bagian penting dalam perjalanan PETISI 26.

Komunikasi dengan DPRD Jadi Agenda Prioritas

Salah satu keputusan penting dalam rapat adalah rencana membangun komunikasi resmi dengan DPRD Kabupaten Bogor.

Petisi 26 berencana mengirimkan surat permohonan audiensi kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bogor pada Kamis, 8 Oktober 2026. Audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang dialog antara masyarakat sipil dengan wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjelaskan tujuan dan latar belakang gerakan.

Dalam audiensi nantinya, PETISI 26 berencana menyampaikan sejumlah hal, mulai dari aspirasi masyarakat, perkembangan perjuangan, dukungan tanda tangan masyarakat, hingga harapan adanya komitmen bersama terhadap pemberantasan korupsi, transparansi, dan penguatan kontrol sosial.

Apabila surat tersebut mendapat respons positif dan DPRD bersedia menerima audiensi pada Jumat, 9 Oktober 2026, Petisi 26 akan menyiapkan delegasi untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Teknis mengenai komposisi delegasi akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh ketua dan pengurus Petisi26.

Tidak Hanya Eksekutif, Legislatif Juga Dinilai Penting

Forum juga mengevaluasi komunikasi yang sebelumnya telah terbangun dengan pihak eksekutif. Respons dari pemerintah terhadap aspirasi yang disampaikan dinilai sebagai perkembangan yang perlu diapresiasi.

Namun, Petisi 26 menilai perjuangan tidak cukup hanya dengan membangun komunikasi bersama pihak eksekutif. Lembaga legislatif juga dinilai memiliki posisi strategis karena DPRD merupakan representasi masyarakat sekaligus memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Karena itu, audiensi dengan DPRD dipandang sebagai tahapan penting untuk memperluas ruang dialog dan memastikan aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui jalur kelembagaan.

Tanda Tangan Masyarakat Dipandang sebagai Mandat Moral

Rapat juga menyoroti dukungan tanda tangan masyarakat yang telah dihimpun dalam gerakan PETISI 26.

Dukungan tersebut tidak hanya dipandang sebagai angka, tetapi sebagai bentuk partisipasi dan mandat moral masyarakat terhadap agenda yang sedang diperjuangkan.

PETISI 26 berkomitmen untuk menjaga dukungan tersebut dan menyampaikannya melalui mekanisme yang bertanggung jawab. Apabila nantinya terdapat respons maupun komitmen dari pihak eksekutif dan legislatif, hasilnya diharapkan dapat disampaikan kembali kepada masyarakat secara terbuka.

Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus rekam jejak perjuangan masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi melalui jalur demokratis.

Soliditas Internal Jadi Perhatian

Selain membahas agenda eksternal, rapat juga melakukan evaluasi terhadap komunikasi internal.

Peserta menilai perbedaan pendapat, karakter, maupun cara pandang merupakan hal yang wajar dalam sebuah gerakan. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh mengganggu tujuan utama PETISI 26.

Seluruh anggota diingatkan untuk tidak mudah terpancing oleh komentar, informasi yang belum terverifikasi, maupun dinamika komunikasi di luar forum.

Pengurus juga mendorong agar setiap informasi penting terkait agenda PETISI 26 disampaikan