90 Karyawan Yang di-PHK Kembali Memalang Kantor, Syafri Katakan Pendapatan Blud Uptd Nihil

Kantor BLUD KKP Raja Ampat yang dipalang

CYBER88.CO.ID | Papu Barat - Sejumlah karyawan yang di-PHK oleh BLUD KKP Raja Ampat kembali melakukan Aksi pemalangan di kantor BLUD KKP Raja Ampat yang terletak di jln.Yos Sudarso kemindores,kota waisai Kabupaten Raja Ampat,” Senin (20/7) Kemarin.

Motif dari aksi pemalangan ini yakni, massa aksi menilai kebijakan yang diambil oleh Kepala BLUD KKP Raja Ampat (Syafri -red) adalah kebijakan sepihak dan tanpa koordinasi sebelumnya.

Untuk diketahui, Kepala BLUD KKP Raja Ampat pada beberapa bulan lalu telah mengambil sebuah kebijakan untuk mem-PHK kan 90 orang karyawannya.

90 orang karyawan yang di-PHK tersebut sebagian besar merupakan anak asli Raja ampat.

Akibat dari kebijakan sakti Kepala BLUD KKP Raja Ampat, para karyawan tersebut tidak memiliki objek kerja dan tentunya tidak memiliki pendapatan.

"Kami kesal dengan tindakan Kepala BLUD KKP Raja Ampat Papua barat, Syafri,S.Pi,Terhadap 90 Staf Tenaga kerja yang di-PHK, Tanpa ada Kordinasi Kepada kami",Ucap.Tozie Saleo salah satu Karyawan BLUD KKP yang di-PHK.

Lebih lanjut dikatakan Tozie, dalam aksi yang dilakukan, Ia bersama rekan-rekannya memiliki beberapa tuntutan yakni, meminta kepada Gubernur Papua Barat dan Bupati Raja Ampat agar segera menggantikan Kepala BLUD KKP Raja Ampat.

Terkait tuntutan dan pernyataan tersebut, menurut Tozie harus secepatnya diakomodir agar dapat menyelamatkan masyarakat dan kawasan konservasi yang ada di wilayah Raja Ampat.

"Saya pikir anak-anak raja ampat juga bisa ditempatkan di posisi ini,kenapa syafri masih di pertahankan sebagai kepala BLUD KKP Raja Ampat," ujar Tozie dengan nada tanya.

Ditambahkan Tozie, bahwa Ia dan rekan-rekannya merasa kecewa atas kebijakan sepihak yang dilakukan oleh kepala BLUD KKP Raja Ampat (Syafri).

"Beliau juga tidak mampu mengelola dan me-manage anggaran Kartu Jasah Linkungan (KJL) dengan baik, "imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BLUD KKP Raja Ampat, Syafri Saat dikonfirmasi oleh Wartawan terkait aksi pemalangan tersebut menyampaikan bahwa pihak yang melakukan aksi pemalangan tersebut bukanlah lagi karyawan BLUD KKP Raja Ampat.

"Yang buat aksi tidak lagi atau bukan lagi tenaga BLUD KKP Raja Ampat, Kontraknya sudah berakhir 30 April 2020"ujar Safri dalam pesan WhatsApp nya,” Senin (20/7) kemarin.

Ketika ditanya kenapa 90 karyawan tersebut di-PHK?, Safri menyatakan karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada pendapatan BLUD UPTD, yang mana per tanggal 23 Maret 2020 kemarin Nihil pemasukan.

"hal itu sangat berdampak pada ketiadaan biaya untuk operasional, gaji staf.tepatnya Tepat per 30 April Kontrak 90 Orang Staf kemudian tidak di perpanjang lagi"kata Safri.

Dikatakan safri, Blud uptd juga telah mengajukan staf yang tidak lanjut kontrak pada program naker terdampak covid 19 ke disnaker Papua barat.

Disamping itu kata Safri, terkait 90 karyawan bahwa pihak blud uptd telah menyediakan bahan pokok (bapok) secara terbatas selama  tiga bulan.

"Saat ini blud uptd hanya bisa fokus pada kegiatan jaga laut di 8 pos yang tersebar di 7 kawasan, Jika laut raja ampat terjaga maka semua orangg akan mengambil manfaat, seperti homestay, resort, pemandu wisata, hotel+hotel di Raja Ampat bahkan disorong, mama-mama punya kelapa muda dan Lain Sebagainya dikampung bisa laku" jelas Syafri.

Syafri juga dengan tegas mengatakan bahwa Blud uptd saat ini masih dipercaya oleh pemberi donor, yang memberi donasi milyaran rupiah tuk pengelolaan KKP.

" jika saya berbuat seperti yang mereka tuduhkan apa pemberi donor masih mempercayai kami?" Tanyanya.

Dijelaskan, sejumlah bagian pekerjaan terpangkas degan sendirinya karena sudah tidak berfungsi akibat covid-19, misalnya bagian pungutan TLPJL, administrasi, kelebihan tenaga di beberapa pos lainya.

"Efektifitas, efisiensi harus ditempuh karena keterbatasan pembiayaan," kata Safri menandaskan. (A.J.Macap)