Warga Kongsi Tonggoh Cigombong Bogor, Keluhkan Kabel Telkomsel yang Berbulan-Bulan Berceceran di Jalan

CYBER88 | Bogor -- Warga Kongsi Tonggoh Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bobor Jawa barat, merasa terganggu dengan adanya kabel yang melintang di jalan dibiarkan oleh pemiliknya.

Pasalnya, kabel yang tergeletak di badan jalan sudah lebih dari lima bulan tersebut, selain tidak enak dipandang mata, kalau dibiarkan terus akan menimbulkan masalah bagi pengguna jalan.

Salah satu warga mengatakan, awalnya warga mengira kabel tersebut milik PLN sehingga warga merasa takut adanya aliran setrum di kabel tersebut. Warga pun mendatangi pihak PLN. Namun pihak PLN, menyatakan kabel tersebut adalah milik Telkomsel.

Ia menceritakan, “awal mula kejadian yakni pada beberapa bulan lalu saat terjadi hujan besar, kabel tersebut tertimpa pepohonan. Warga pun mengambil inisiatif menopang kabel tersebut dengan bambu supaya tidak menganggu pengguna jalan.

Warga sangat menyayangkan pada pihak Telkomsel yang tidak melakukan tindakan terkait hal ini, hingga kabel tersebut kembali terbentang di badan jalan.

“Jangankan melakuna tindakan, pihak Telkomsel, tak ada yang datang ke lokasi, “Ujar dia pada Cyber88.co.id Senin (17/5/2021).

Kata dia, “kalau kabel yang sudah lebih dar 5 bulan ini terus dibiarkan, sewaktu-waktu kalau pengendara kurang teliti mungkin kabel Telkomsel tersebut bisa terseret kendaraan.

Apalagi warga yang mau masuk ke gang Kongsi Tonggoh yang posisinya dekat sekali dengan kabel yang melintang di jalan tersebut, “Imbuhnya.

Warga berharap, pihak Telkomsel selaku pemilik kabel tersebut segera menertibkan kabel tersebut. Juga pada instansi terkait segera untuk menegur pihak Telkomsel yang melakukan pembiaran tersebut.

Untuk diketahui, sebagaimana yang tercantum didalam Undang Undang No.38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah RI No.34 tahun 2006 tentang jalan, bahwa Jalan mempunyai peran sebagai urat nadi masyarakat dan sebagai prasarana transportasi.

Dimana jalan mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan yang dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan berdasarkan pasal 41 PP 34 Tahun 2006 menyebut, "Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Dalam Pasal 63 ayat (1), disebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).” [alip waedi]