Marlin Dinamikanto : Kapitalisme adalah Keniscayaan dan Keadilan Sosial adalah Komitmen

CYBER88 | Jakarta -- Sumber di kalangan anggota DPR-RI mengatakan bahwa belum ada pembahasan mengenai revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyulut polemik itu. Bagaimana kita bisa membahasnya kalau barangnya saja (maksudnya draft RUU-nya, red) belum kita terima?" Ujarnya sambil memutus hubungan seluler.

Tidak bisa dipungkiri, meskipun benar bahwa kalangan DPR RI belum pernah membahas soal itu tetapi jagad media sosial sudah terlanjur gaduh dengan persoalan itu. Pro-kontra terjadi di kalangan netizen (Twitter, Facebook dan grup-grup WhatsApp).

Ada yang begitu emosional dengan mengatakan bahwa itu sangat menciderai rasa keadilan masyarakat. Alasannya : kok sampai sembako dikenai pajak?

Ada juga yang berasumsi dalam perspektif politik bahwa polemik tentang RUU Perpajakan sengaja diciptakan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok berseberangan dengan rezim yang sedang berkuasa saat ini, tanpa memahami substansi dari produk kebijakan dalam RUU dimaksud.

Dalam sebuah grup WhatsApp, Marlin Dinamikanto yang dikenal sebagai sosok senior dalam pergerakan mahasiswa reformis di tahun 1998 yang juga aktivis PIJAR (Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi) Indonesia ikut menyampaikan pendapat konstruktifnya terkait dengan polemik yang makin melebar kemana-mana itu.

"Kita tidak bisa mencegah orang menjadi kaya raya. Tapi setelah kaya untuk apa?" ujarnya mengawali pemikirannya.

Namun Marlin Dinamikanto tidak berhenti sebatas itu.

"Tanpa pengendalian dari otoritas negara kekayaan akan menjadi alat menindas, kekayaan akan menumpuk menjadi properti-properti kosong sedangkan di sisi lain ada puluhan juta keluarga membutuhkan rumah, kekayaan akan berhimpun menjadi angka yang terus tertimbun dalam gudang virtual yang tidak memiliki kegunaan bagi orang banyak," begitu lanjutnya.

Marlin Dinamikanto pasti tidak asal ngomong sebagai sosok yang pernah begitu berani mengambil resiko perjuangan di masa Orde Baru berkuasa dan berdiri dalam pergerakan reformasi 1998.

"Oleh karena itu, menurut dia, perjuangan keadilan bukan merampas alat-alat produksi untuk dikuasai kaum pekerja. Melainkan bisa diperjuangkan melalui instrumen pajak dan regulasi lain yang mengatur kekayaan tidak mengendap melainkan terus mengalir dan menggerakkan peradaban yang memungkinkan manusia bekerja dan tidak mati kelaparan.

Dan, setiap kegiatan yang melibatkan nilai tambah kapital tentu saja harus dikenai biaya untuk membiayai sektor-sektor penting yang sesungguhnya investasi jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih yang terjangkau warga, mengatasi wabah dan bencana alam dan sebagainya," ujarnya panjang-lebar mengungkap substansi persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia di sektor keadilan sosial dan ekonomi.

Sulit untuk dibantah. Pasca perang dingin antara (ideologi) Kapitalisme versus Sosialisme di Indonesia hingga saat ini belum pernah terdengar dari pihak otoritas negara yang menyatakan dengan jelas bahwa bangsa ini berpegang pada ideologi ekonomi (dan politik) "anu" atau "nganu."

Badan Penanggulangan Kemiskinan Nasional yang sudah lama dibentuk sebagai instrumen pemerintahan/negara pun masih belum jelas di mata publik, apa dan bagaimana indikator keberhasilannya?

Marlin Dinamikanto masih berpegang pada keyakinan bahwa masih begitu banyak kesenjangan (sosial) yang terjadi di negeri ini.

"Kapitalisme adalah keniscayaan dan keadilan sosial adalah komitmen. Pajak bisa menjadi instrumen yang mengatasi keduanya, orang boleh kaya raya tapi jangan lupa dengan orang-orang di sekitarnya. Itulah sosialisme abad milenial," begitu mantan Aktivis'98 ini menutup pendapatnya secara terbuka tanpa luapan emosi.

Terbuka untuk direnungkan, dipikirkan, dan mulai disentuh substansi persoalannya oleh aparatur penyelenggara negara/pemerintah yang memiliki common sense serta kewenangan untuk menjawab fundamental persoalan itu.

------------------------------------

Diding Chairudin,

Jurnalis Cyber88