Kapolri meminta dengan Tegas pihak Kepolisian di daerah mengawasi dan menindaklanjuti setiap aduan masyarakat

Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran, Dugaan Data dan Nama Penerima Banyak Yang Fiktif

Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran, Dugaan Data dan Nama Penerima Banyak Yang Fiktif

CYBER88 | Siak - Terdapat 4 desa di kecamatan Minas Jaya, hal yang membuat getir, ternyata banyak warga miskin yang dipermainkan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan keluguan mereka. Kembali menjadi pertanyaan perihal data dan nama pembagian Bansos ataupun BLT kepada masyarakat miskin di kecamatan Minas kabupaten Siak provinsi Riau diduga kecamatan Minas memakai data fiktif untuk si penerima bansos. Minggu, (05/09/21).

Karena ada keluarga yang bertahun-tahun tidak mendapatkan bansos, dengan tiba-tiba mendapatkan sembako, sementara yang selama ini mendapat bansos dan kartu bansos yang lengkap 5 bulan tidak ada mendapat lagi, hal ini berdasarkan informasi yang diterima kru media CYBER88 di lapangan yaitu di dua desa kecamatan Minas jaya.

Sebelumnya Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh personel kepolisian untuk mengamankan dan mengawal distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Menurut Kapolri Sigit, pengawalan tersebut penting dilakukan guna memastikan bahwa bansos tersebut tersalurkan tepat sasaran.

Baca juga : Penyaluran BLT - DD Tidak Tepat Sasaran di Kecamatan Minas

"Polri siap melakukan pengamanan dan mendampingi proses distribusi bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat, guna memastikan pendistribusian cepat, tepat sasaran dan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan," ucap Sigit melalui keterangan tertulis pada Kamis, 29 Juli 2021.

Tiga dari beberapa KK di kelurahan minas jaya yang notabene keluarga tidak mampu mengungkapkan kepada kru bahwa mereka hanya diberi bansos jika ada panggilan dari ketua RT.
S, sumber dari 3 KK mengaku sudah 5 bulan tidak pernah lagi mendapat bantuan, sementara Ia ada memegang beberapa kartu BLT. Keluarga yang lain sama sekali tidak ada kartu bansos yang diturunkan pemerintahan presiden Jokowi namun namanya tertera dan terpampang di sistem operasi kantor lurah.

Baca juga : Dugaan Permainan Bansos di Kelurahan Minas Jaya kabupaten Siak

"Saya sudah 5 bulan ini tidak lagi mendapat bansos, sementara saya punya beberapa kartu untuk penerima bansos. Sangkutanya dimana saya tidak tau," ucap sumber yang tak ingin disebutkan namanya.

Di tempat lain, seorang janda tua yang juga tak ingin namanya disebut, mengungkapkan hal yang sama. 

"Saya sudah tua, sudah umur 68 tahun, saya hanya mendapat bansos baru 6x, dana covid pun saya tidak mendapat dan oknum RT nya merahasiakan dibagi ke siapa, sementara saya tidak punya penghasilan tetap. Kartu untuk KKS, PKH dan Manula saya tidak dikasih dengan alasan mereka saya tidak ada tanggungan lagi. Rumah saya reot, tapi saya selalu dibilang janda kaya. Sementara mereka yang menerima bantuan punya mobil, sawit bahkan rumahnya rumah hop (rumah petinggi CPI,red). Yang buta mata RT melihat kami seperti ini, sementara mereka beri makan yang mampu," ucapnya kesal.

Lain halnya dengan salah satu warga di kelurahan minas barat, dimana N pernah mendapat bansos dari BLT pertama selama 1 tahun hingga pergantian kartu menjadi Kartu Keluarga Sejahtera, namun sampai detik ini sejak pergantian kartu, N tidak lagi mendapat bantuan baik dana Covid -19, PKH dan lainnya.

Ia menyampaikan kepada kru perihal polemik yang ia hadapi. Mulai dari operan oknum RT untuk mengurus perubahan tempat tinggal hingga namanya yang kata oknum RT tidak terdaftar di sistem Kemensos.

"Saya janda, petani serabutan, makan ala kadarnya, rumah reot tapi data saya tidak pernah ada di sistem kata si RT. Untuk mengurus KTP yang menjadi syarat penerima bansos saya harus membayar 100rb kepada oknum yang katanya bekerja di dinsos kelurahan dan itu pun tidak selesai. Jadi saya bingung kartu saya ini (KKS) fungsi nya apa jika saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya hanya bertumpu pada anak saya yang kerja serabutan. Modal untuk bertani pun saya tidak ada, jadi lahan kosong disebelah kantor polisi  di Polsek Minas itulah yang saya usahakan untuk modal hidup makan. Bersyukur mereka memberi izin untuk mengolah lahan tidur itu. Kalau saya punya modal yang besar, saya tidak akan hidup miskin seperti ini," ucapnya nanar.

Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan perlunya pengawalan terhadap penyaluran bansos dimana Jokowi memerintahkan seluruh elemen mulai dari KPK, Dirtipikor, Menteri Sosial hingga Polri agar awasi setiap kegiatan penyaluran bansos sehingga tepat saat.

Mabes Polri meminta kepolisian di daerah untuk menindaklanjuti setiap aduan masyarakat terkait adanya pemotongan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jenderal (Komjen) Agus Adrianto mengatakan, kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam pengawasan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT).

Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Ancaman hukuman maksimal yang diatur pada pasal itu adalah 20 tahun penjara atau seumur hidup.

Komentar Via Facebook :