Data Ganda Diduga Sebagai Suatu Tindakan Indikator KORUPSI

Ir. Robert Hendriko : Tidak Ada Itu Bahasa Data Yang Ganda, Itu Jelas Pidana dan Harus Dilaporkan ke Penegak Hukum

Ketua Umum dan Ketua Harian LSM Forum Riau Bersatu Ir. Robert Hendriko dan Bosran Efendi Koto (ist)

CYBER88 | Pekanbaru - Terkait perkataan Kadinsos Kelurahan Minas Jaya Zukri S.sos di media ia mengatakan data ganda untuk satu nama warganya Ruskia Sianipar yang beralamat di RT 003 RW 012 kelurahan Minas Jaya kecamatan Minas kabupaten Siak, Ketua Umum LSM Forum Riau Bersatu dan juga Timses Presiden Jokowi Ir. Robert Hendriko angkat suara. Jumat, (17/09/21).

"Tidak ada itu bahasa data yang ganda, karena seluruh penduduk Indonesia sudah terdata di data base dan NIK sudah terdata secara online yang terhubung langsung ke server Kependudukan.

Baca juga : Data Ganda Bansos Hanya Untuk Pengalihan Penyaluran Tidak Tepat Sasaran

Apa bila ada data penduduk yang ganda maka itu jelas pidana dan harus dilaporkan ke polisi. Karena status sudah jelas dimana orangnya cuma satu bukan ada 2. Jadi si ibu Ruskia Sianipar itu nama dan datanya (NIK) cuma satu bukan ada dua.

Kesalahan itu terstruktur, karena kebijakan itu dari atas ke bawah seperti untuk bansos, RT mencatat warga yang berhak menerima, lalu di follow up ke RW, RW ke lurah, lurah ke camat dan fix nya itu ya di kecamatan.

Jika ada kata pihak kelurahan data ganda, itu termasuk dengan manipulasi data, manipulasi data itu ada nilai keuntungan dan kenikmatan. Apalagi ini mengenai bansos yang sudah dibahas oleh Mensos Bu Risma, karena di manipulasi data ini membuka celah untuk korupsi.

Dan untuk pendataan itu seharusnya di evaluasi lagi oleh perangkat desa yang bertanggung jawab, apalagi ini di kelurahan yang notabene masih lingkup kecil," tegas Robert kepada media ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Harian LSM Forum Riau Bersatu Bosran Efendi Koto bahwa data ganda disatu sistem termasuk indikator korupsi.

"Korupsi itu Ekstra Ordinary Crime, sedikit celah bisa buka pintu lain untuk hal yang sama. Jika ini berkaitan dengan dana bansos yang harus di terima warga yang benar butuh ya harus datanya satu kesatuan.

Bansos itu rawan untuk di korupsi. Mantan Mentri Sosial Batubara tertangkap KPK karena dana korupsi, Sekdaprov Riau ditangkap juga dengan hal yang sama. Sekarang jika data ganda untuk satu orang warga seperti ucapan kelurahan, berarti mereka ada indikasi untuk melakukan hal yang sama, (dugaan korupsi,red).

Sebelumnya pada Rabu 15 September 2021, pihak kelurahan dan RT Minas mengatakan kepada media bahwa atas nama Ruskia Sianipar ada ganda sehingga untuk penerimaan BPNT di alihkan ke penerima sembako Pemda.

Dikutip dari komentar Zukri dari berita salah satu media online pada Rabu, (15/09/21) : Zukri.S.Sos, selaku Kasi Kesra Kelurahan Minas Jaya sebab kata dia, Ruskia Sianipar sendiri diketahui telah terdaftar sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program pemerintah pusat. Oleh karena itulah Ruskia Sianipar tidak dapat lagi didaftarkan sebagai penerima bantuan lainnya seperti misal Bantuan Sosial Tunai (BST), sebab kata dia, berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di Seluruh Indonesia, salah satu syarat menjadi penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kelurahan, diantaranya ialah. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BST dari Kelurahan tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.

"Awal dari Bansos Covid-19 ada namanya BST (Bantuan Sosial Tunai), saat itu kita munculkan lah nama ibu Ruskia Sianipar oleh pak RT nya, setelah diusulkan kepusat ternyata nama ibu tersebut terdata sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setelah diklarifikasi kepada yang bersangkutan, ibu ini mengatakan belum memiliki kartu untuk pengambilan BPNT tersebut, jadi, dikernakan nama ibu ini ganda, kami carikan solusi lain dan mendaftarkannya sebagai penerima sembako Pemda, sebagai pengganti. Terdatalah ibu tersebut sebagai penerima sembako Pemda tahap III, yang diterima sekitar bulan Desember 2020 lalu," ucap Zukri kepada media tersebut.

Komentar Zukri mendapat bantahan keras langsung dari janda miskin Ruskia Sianipar, "Janganlah saya yang bodoh dan tua serta janda ini di permainkan, kalau memang sudah kekurangan benar kehidupannya, saya ikhlaskan," tegas Ruskia kepada kru media ini.

Bisakah data ganda menerima bantuan lain yang hanya dinikmati si Janda cuma 6 kali sejak pendataan oleh Mensos RI sesuai pernyataan dari Kasi Kesra Zukri S.sos?!