Diduga Tergiur Gaji Besar, Kadus Desa Perkebunan Berangir Rangkap Jabatan

Diduga Tergiur Gaji Besar, Kadus Desa Perkebunan Berangir Rangkap Jabatan

Kantor Kepala Dusun Desa Berangir (ist)

 

CYBER88 I Labura - Beberapa oknum Kepala Dusun rangkap jabatan sebagai karyawan kebun PTPN4 Berangir, rangkap jabatan Perangkat Desa sebagai Kepala Dusun di kantor Pemerintah Desa Perkebunan Berangir, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tergiur uang gaji rangkap jabatan tidak terlepas adanya dukungan peran dari petinggi-petinggi perusahaan perkebunan milik Negara PTPN4 Kebun Berangir yang dipimpin Manager Suprianto.

Selanjutnya beberapa Mandor dan karyawan panen beramai-ramai diangkat menjadi Kepala Dusun di beberapa pondok Afdeling unit perkebunan. yakni  Mandor panen Afdeling II Ahmad M.Pasaribu, Karyawan pemanen Afdeling III Andi Irwansyah, Karyawan panen Afdeling V Widiyanto
Karyawan Pemanen Afdeling VI Panji Rio Riansyah, dan Asrin Karyawan pengolahan di Pabrik kelapa Sawit (PKS) Berangir sebagai Kadus di pondok Emplasemen Berangir II.

Posisi rangkap jabatan Karyawan-karyawan perkebunan Berangir ini dalam menduduki Kadus dibeberapa dusun pemukiman pondok kebun, kesannya meskipun diketahui masalah posisi rangkap jabatan ini sangatlah merusak tatanan bagi efektifitas program  kegiatan hasil pemanenan produksi Tandan Buah Sawit (TBS) milik Perusahaan Perkebunan Negara ini. 

Diketahui mereka sengaja meninggalkan waktu dinas Kebun Negara akibat acara acara kepemerintahan yang selalu mereka ikuti sebagai Perangkat Desa.

Tetapi hal ini tetap didiamkan oleh pihak Manajemen perusahaan Negara baik setaraf  Mandor, Asisten Afdeling, Asisten SDM hingga Karpim Manager Perusahaan.

Pembiaran ini dilakukan berlarut-larut akibat adanya dugaan persekongkolan  kesepakatan terselubung tentang indikasi dugaan setoran upeti terkait posisi kedudukan para karyawan yang mendapat rangkap jabatan ini pada Desa Perkebunan Berangir.  

Kadesnya Supriarianto  Mantan Supir Askep Kebun setempat, ketika dikonfirmasi awak media Via WhatsApp dasar pengangkatan rangkap jabatan ini ditanyakan Minggu, (10/10) tidak menjawab.

Saat rangkap jabatan ini ingin dipertanyakan kepada asisten Afdeling II Jhonson .A .Siagian Sabtu, (09/10) di kantornya, ketemu dengan Kerani I mengatakan sedang kelapangan bersama Mandor Pemel, Senin saja orang bapak datang, ungkapnya.

Begitu juga dengan Asisten Afdeling III Jaka, ketika dikunjungi kekantor Afdelingnya.  Bertemu dengan Staf kantor mengatakan," Bapak Asisten sedang keluar mungkin dilapangan Pak," jawabnya.

Awak media bersama rekan wartawan lainnya, akhirnya mengunjungi Kantor Unit Kebun dan ingin mempertanyakan langsung hal Karyawan 
Kebun yang rangkap jabatan menjadi Kadus kepada Karpim Manager Suprianto, Sabtu (09/10/). Bertemu dengan Satpam Pos Bapak Siagian menyampaikan," Para petinggi Kebun sedang pergi ke P.Siantar mereka lagi menghadiri undangan pesta Askep yang di perkebunan P.Siantar acaranya Pak," terangnya.

Ketika tim awak media menelepon Asisten SDM Wira Pratama melalui HP selulernya Sabtu, (09/10) juga tidak mengangkatnya.

Secara terpisah Wakil Ketua LSM Sidik Perkara Kabupaten Labuhanbatu Utara Bambang Prilidianto, S.Pd dimintai komentarnya mengatakan, status oknum Kadus Desa Berangir itu patut dipertanyakan. Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa Berangir harus bertindak tegas. Karena sebagaimana diketahui Perangkat desa tidak boleh rangkap jabatan.

“Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 51 huruf i Undang – Undang Nomor 6 tentang desa yang menyatakan bahwa perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ” Paparnya.

Lanjut dikatakan, dalam hal ini oknum Kadus Desa Berangir diketahui juga merangkap jabatan sebagai Karyawan di Perusahaan PTPN4 Berangir yang dalam melaksanakan pekerjaannya mengikuti peraturan perusahaan yang pada pokoknya mengacu ketentuan Undang – Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Oleh karena itu Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa harus segera melakukan pemberhentian sementara terhadap oknum yang bersangkutan karena telah melanggar ketentuan mengenai larangan bagi perangkat Desa," tegasnya. 

Komentar Via Facebook :