LSM GAMARI Hari ini Wali Kota Pekanbaru Resmi Dilaporkan ke Mabes Polri

Walikota Firdaus Diduga Sebagai Aktor Utama Pengadaan Tanah Ilegal di KIT Tenayan Raya

Walikota Firdaus Diduga Sebagai Aktor Utama Pengadaan Tanah Ilegal di KIT Tenayan Raya

Sujono dan Walikota Firdaus Serta Beberapa Pejabat Teras Dalam Satu Giat (int/ist

CYBER88 | Jakarta - Dengan ditangkapnya Sujono Phen alias Sujono, orang dekat Wali Kota Pekanbaru, Riau Dr H Firdaus ST MT oleh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara yang terkenal sebagai mafia tanah di Riau, serta merta membawa nama Firdaus yang diduga ikut bermain dengan Sujono. Jumat, (15/10/21).

Sujono ditangkap atas sangkaan melakukan praktik haram mafia tanah. Menipu salah satu warga Sumatera Utara, dalam hal investasi Durian Musangking di tanah dan atau lahan yang berlokasi di Kawasan Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau.

Kawasan yang dimaksud tak jauh dari Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di Tenayan raya Pekanbaru.

Wali Kota Pekanbaru, Dr H Firdaus ST MT, yang diketahui diduga sebagai aktor utama dan berada di balik proyek pengadaan tanah di kawasan Kelurahan Industri Tenayan (KIT), Kecamatan Tenayan Raya.

Dugaan atas keterlibatan Wali Kota Pekanbaru itu mulai nampak jelas, ketika ada salah satu Tokoh Masyarakat sekaligus mantan Anggota DPRD Kota Pekanbaru tiga periode mengadukan hal tersebut ke hadapan Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik Satya Wicaksana Pekanbaru.

Bertempat di Rumah Makan Roso Lawas, Jalan Sisingamangaraja Kota Pekanbaru, Rabu (12/10/2021) yang lalu, keluarga besar Said Usman Abdullah memberikan Kuasa Hukum dan Pendampingan Publik kepada Kantor Satya Wicaksana Pekanbaru.

Guna menindaklanjuti keluh kesah dan penderitaan Tokoh Masyarakat Riau tersebut, hari ini, Jum'at (15/10/2021) secara tegas laporan resmi disampaikan kepada Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi.

Laporan Pengaduan Masyarakat tersebut dialamatkan terhadap Terlapor atas nama Dr H Firdaus ST MT, Wali Kota Pekanbaru.

Surat resmi laporan itu langsung dikirim ke Mabes Polri, melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri cq Kasatgas Anti Mafia Tanah.

Untuk diketahui, bahwa awalnya tanah dan atau lahan yang berada di Kawasan Industri Tenayan (KIT) itu memiliki luas 306 hektare, setelah itu dijual Pemko Pekanbaru, sewaktu Kepemimpinan Wali Kota Drs H Herman Abdullah MM seluas 40 hektare kepada pihak PLTU Tenayan.

Setelah dijual, luas tanah di lokasi tersebut tinggal 266 hektare. Sampai saat ini Pemko Pekanbaru disinyalir hanya memiliki lebih kurang 20 hektare tanah yang bersurat. Selebihnya tanah dan atau lahan tersebut tak bersurat, alias ilegal.

"Bagaimana mungkin Kantor Pemerintahan berada di atas tanah yang tak bersurat alias ilegal. Polemik ini belum juga terjawab. Semuanya penuh misteri. Pak Firdaus sama sekali tidak bersikap layaknya Pemimpin.

Tanah orang seenaknya di caplok, alih-alih atas nama Pemerintah untuk kepentingan umum katanya. Boleh-boleh aja untuk kepentingan umum. Tapi kalau ada tanah hak masyarakat, ganti rugilah, jangan dicaplok nol ganti rugi, itu kan keterlaluan tak mencerminkan tak memberi teladan yang baik kepada publik. Padahal dia Wali Kota, Pemimpin Kota harus punya rasa, jangan pekak hati," tutur Aktivis Larshen Yunus.

Bagi Alumnus Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, Pemko di bawah kepemimpinan Dr H Firdaus ST MT sama sekali tak menempatkan diri sebagai pelayan.

"Dari sekian banyak permasalahan yang muncul, aroma busuk yang hingga saat ini tak terselesaikan, maka melalui tanah lebih kurang 18 hektare milik keluarga besar Said Usman Abdullah, aksi yang kami duga sebagai Praktik Haram Mafia Tanah di Tenayan Raya mesti dihentikan. Sama seperti yang dilakukan pihak Polisi Sumatera Utara, yang telah menangkap Sujono Phen alias Sujono, oknum yang diduga mafia tanah, kerabat dekat Wali Kota Pekanbaru, Dr H Firdaus ST MT," ungkap Larshen Yunus, aktivis jebolan Sospol Universitas Riau.

Sampai diterbitkannya berita ini, rombongan masyarakat Pekanbaru tetap menunggu di Lantai 4, Gedung Bareskrim Polri. Laporan tersebut difokuskan ke bidang Satgas Anti Mafia Tanah.

Pantauan media ini, surat resmi Laporan Pengaduan Masyarakat itu diterima langsung Petugas Piket atas nama IPDA Samsul SIK SH MH, namun sebelum penyerahan surat, petugas terlebih dahulu mengintrogasi perihal laporan yang dimaksud, agar dapat segera di tindaklanjuti terkait perkara hukumnya.

"Bagi kami, ikhtiar ini adalah bahagian dari semangat memperbaiki negeri. Ada banyak harapan sekaligus jerit tangis masyarakat yang menjadi korban atas praktik haram mafia tanah. Kalau memang benar temuan ini, maka kami meminta, memohon dan mendesak, agar Tim Subdit 2, Satgas Anti Mafia Tanah Bareskrim Polri segera menyelidiki laporan kami tersebut. Tolong hadirkan keadilan atas kasus ini," tegas aktivis Larshen Yunus, dengan penuh optimis.

Terakhir, Larshen Yunus tegaskan, bahwa surat resmi laporan Pengaduan Masyarakat yang diserahkannya itu diharapkan sebagai pintu masuk dimulainya proses penyelidikan oleh Mabes Polri. Agar misteri terkait pengadaan tanah di Kawasan Industri Tenayan (KIT) segera terbongkar! Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. **

Komentar Via Facebook :