Dinas Perumahan dan Permukiman Tindak Lanjuti Polemik Petani dan PT. KBMP

CYBER88 | Mesuji - Menyikapi polemik atau perdebatan secara umum dan viral di sejumlah media massa antara PT. Karya Bangun Mandiri Persada (PT. KBMP) dengan warga masyarakat petani Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang menuntut ganti rugi tanam tumbuh padinya seluas kurang lebih 32 Ha yang diduga kuat terdampak oleh limbah material pembangunan Masjid Agung dan Wisata Religi Mesuji sehingga menyebabkan gagal panen selama dua kali berturut-turut, Dinas Perumahan dan Pemukiman (PERKIM) melalui Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji yang mengutus Pimpinan BPP bersama POPT Kecamatan Simpang Pematang untuk mendata ulang nama-nama para petani yang terdampak dengan luas sawah serta hasil panennya di tahun sebelumnya dan selama terdampak limbah saat ini, (Minggu, 12 Desember 2021).

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji, Halwan Istianto, SP., M.Sc., saat dikonfirmasi oleh tim CYBER88 melalui telepon seluler miliknya, (Minggu, 12 Desember 2021) membenarkan kalau pihaknya telah mengutus atau dan meminta bantuan kepada PPL dan pihak POPT untuk mendata ulang nama-nama petani atas permintaan dari Dinas Perkim Kabupaten Mesuji, hal tersebut dengan tujuan meminta data yang real dan membandingkan hasil panen ditahun sebelumnya atau sebelum terdampak dengan hasil panen saat ini yang dikatakan gagal diduga terdampak limbah material dari pembangunan Wisata Religi Mesuji tersebut.

"Benar memang tadi ada pendataan, hal itukan kita memenuhi permintaan dari Kepala Dinas PERKIM yang meminta data kekita dari musim tanam gaduh kemarin, jadi kami melalui Pak Kadis mengirim surat atau meminta tolong kepada PPL dan POPT untuk mendata hasil panen tahun lalu pada saat musim gaduh Bulan April-September kemarin yang katanya terdampak hasilnya berapa hasil luasnya tanam, luas panennya berapa dan produksinya berapa, karena kalau data tahun lalu kan kita nggak tahu, kalau yang sekarang kan jelas bisa dilihat 32,75 Ha ditambah 11 Ha, tapi kalau yang sudah lampau kan kita nggak tahu kalau tidak survey langsung melalui kawan-kawan yang dibawah, harapan saya data yang diberikan nantinya adalah data yang real dan nantinya kita akan serahkan ke Dinas PERKIM", Jelasnya.

Diwaktu yang sama, Kepala Dinas PERKIM, Murni, S.P., M.H. saat dikonfirmasi melalui telepon seluler miliknya mengatakan, pihaknya tetap merespon dengan adanya beberapa warga masyarakat petani yang diduga terdampak dari limbah pembangunan Wisata Religi, namun pihaknya akan mencari tahu kebenarannya melalui pendataan real musim panen lalu dengan masa panen yang saat ini dikatakan terdampak, pihaknya pun masih menunggu hasil lab kadar air dari Dinas Lingkungan Hidup, dan jika memang terbukti ada masyarakat yang terdampak dari pembangunan tersebut, maka pihaknyapun akan mencarikan solusi karena tidak ingin ada warga masyarakat yang merasa dirugikan, namun jika tidak atau diduga mengada-ada, maka pihaknyapun akan lakukan hal lain untuk memediasi hal tersebut.

"Saya tidak membela petani ataupun pihak PT, KBMP karena saya melihat disejumlah pemberitaan televisi ataupun media lainnya masyarakat itu seolah-olah gara-gara pembangunan itu terdampak sampai dua kali gagal panen seluas 32 Ha dengan asumsi sebesar 15.000.000,- perhektarnya, ya kita respon, namun kata Kepala Dinas Pertanian mengatakan, loh kalau sampai dua kali gagal panen seluas itu kok kami nggak tahu, apakah gagal karena hama, kurangnya unsur hara ataukah karena banjir, karena kalau secara visual saya lihat padi itu bagus, namun benar kata POPT itu pertumbuhan akarnya lambat, namun kan akar lambat itu banyak faktor, apakah karena unsur hara ataukah kurangnya unsur organik", ungkapnya.

"Tapi kalau dari masyarakat itu mengatakan dari limbah pembangunan, nah itu saya masih tanda tanya, kalau dikatakan dari limbah semen, nggak mungkinlah pemborong itu buang - buang semen bisa rugi dong pemborong nya, nah kalau bicara limbah kayu, ya dimesuji ini banyak juga kayu yang busuk, tapi tetap kita respon masyarakat, dan kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan menurut analisa mereka PH itu normal tetapi untuk lebih detailnya mereka masih diuji Lab dan sampai hari ini hasilnya saya belum tahu", imbuhnya.

Kadis PERKIM pun berharap kalau memang benar terdampak, ya kita juga segera mencarikan solusi dan kita juga pelajari, karena kita juga tidak mau merugikan petani kalau ada masyarakat petani yang terdampak, tapi kalau petani mengada-ada saya juga nggak bisa terima begitu aja, karena pembangunan itu juga untuk masyarakat, jujur aja saya masih menunggu dari hasil Lab", tutupnya. (Ver/Tim)