Warga Minta Presiden RI Cabut HGU PTPN V di Tanjung Selamat Desa Mekar Sari Raya Simalungun

CYBER88 | Simalungun - Sekitar 400 KK warga Tanjung Selamat dan Kampung Tiga Desa Mekar Sari Raya Kecamatan Panai Kabupaten Simalungun meminta Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo untuk mencabut ijin Hak Guna Usaha Perkebunan kelapa sawit PTPN V yang berada di sekitar perkampungan Tanjung Selamat dan Kampung Tiga. Kamis, (17/02/22).

Lahan sawit PTPN V yang bersanding dengan lahan sawah warga Tanjung Selamat (ist)

Hal tersebut disampaikan warga sehubungan dengan adanya lahan sawit sekitar 5 Hektar milik PTPN V dikawasan antara rumah penduduk dengan lahan sawah milik masyarakat Tanjung Selamat dan Kampung Tiga Desa Mekar Sari Jaya Kecamatan Panai Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara.

"Melalui media CYBER88. CO. ID kami, meminta dan memohon kepada bapak Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo untuk mencabut sebagian ijin HGU PTPN V. Terutama yang didepan rumah rumah penduduk ini," ujar warga Kampung Tiga, P Sidauruk kepada CYBER88, Kamis (17/02/22).

Sebab selain mengganggu lingkungan, akibat banyaknya binatang berbisa di lahan sawit itu. Perkebunan kelapa sawit milik PTPN V tersebut juga menurut P Sidauruk sudah selayaknya dibagikan kepada masyarakat.

"Warga disini masih banyak yang menyewa lahan pertanian. Jadi agar sesuai dengan janji pak Jokowi saya rasa sudah sepantasnya lahan kelapa sawit seluas 5 hektar ini dibagi bagikan kepada masyarakat Kampung Tiga dan Tanjung Selamat yang belum punya lahan. Khususnya tapak untuk bangun rumah," ujar P. Sidauruk mengakhiri pembicaraannya dengan kru CYBER88. 

Hal senada juga disampaikan warga Tanjung Selamat Poiman yang mengaku tidak memiliki tapak rumah dan sawah.

"Setapak pun lahan saya tidak punya. Biar bisa hidup nyewa lahan orang lah," ujar Poiman di kediamannya.

Poiman mengaku sangat berharap hadirnya wartawan media ini  yang jujur dan berani menyampaikan unek unek mereka kepada Camat Panai, Bupati Simalungun, DPRD Simalungun, DPRD Tingkat I Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara.

"Memang menyangkut masalah ini tidak bisa hanya ditingkat pejabat Sumatera Utara. Nah agar bisa sampai ke tingkat pejabat pusat dan pak Jokowi makanya kami butuhkan kehadiran rekan rekan wartawan dan LSM," ujar Poiman mengakhiri perbincangannya dengan CYBER88.

Terkait apa yang dikeluhkan dan disampaikan warga Desa Mekar Sari Raya, kru CYBER88 belum berhasil menemui dan konfirmasi ke pihak managemant PTPN V, Camat Panai, Bupati Simalungun (Radiavo Sinaga), DPRD Simalungun dan pihak berkompeten lainya. (Red)