Sosialisasi Penyesuaian tarif dua BUP ( PT KBS,. PT PELINDO (Persero)Reg 2 Banten Menyambut Bulan suci Rahmadan 1443H/2022M.

CYBER88 | Cilegon- Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia menggelar silaturahmi sekaligus penanda tanganan MOU dengan beberapa perusahaan bongkar muat di kota Cilegon.bertempat di Hotel Aston  kota Cilegon acara berlangsung meriah, Selasa (29/03/2022)

Mengangkat tema "Perkokoh Persatuan Maritim Banten Menuju Kesuksesan Bersama." Acara ini hasil kerja sama APBMI, Krakatau Internasional port, Pelindo, Kadin Pelabuhan Banten, Ginsi, 

Hadir dalam kegiatan tersebut,
H. Alawi Mahmud , SE.MM( ketua DPW APBMI Banten) Akbar Johan (direktur utama PT KBS) Agung Fitrianto, (GM Pelindo Persero Reg 2 Banten) H Dede Rohana Putra SE, (sekretaris DPW APBMI Banten) serta para undangan.

Dalam kesempatan ini H Alawi di dampingi oleh Tubagus Masduki mengatakan, Pada malam hari ini DPW APBMI Banten, selaku liding sektor dalam hal pengkajian tarif atas usulan dua badan usaha Pelabuhan yaitu PT Pelindo Persero Regional 2 Banten dan PT Krakatau Bandar samudera. dengan dasar usulan penyesuaian tarif itu kami melahirkan tim tarif, terdiri dari 11 personil masing-masing dari unsur APBMI dan unsur 2 itu sendiri yang dinahkodai oleh H.Tubagus Masduki sebagai ketua tim tarif.

"Mekanisme ini tentunya merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada dan lagi Kami merasa perlu untuk melakukan kajian di khawatirkan juga memberlakukan tarif semau-maunya tentu Kami mempunyai rumus yang  mendasari penyesuaian tarif itu sendiri." Tutur Alawi.

Sesungguhnya BUP di dalam ketentuan regulasi itu dibolehkan untuk melakukan penyesuaian tarif setiap 2 tahun sekali setelah kita uji ternyata sudah7 tahun mereka tidak melakukan evaluasi tarif atau kenaikan tarif, ini juga sesungguhnya keuntungan buat para pemilik barang (para cargo)

Dengan kolaborasi antara APBMI selaku liding sektor dalam hal ini  melibatkan organisasi Yang menaungi para barang yaitu Ginsi Banten dan GPEI  semata-mata untuk menselaraskan antara pengusul dengan kami yang melakukan kajian bersama-sama dengan organisasi Yang menaungi para pemilik barang tadi 

dengan akan berlakunya tarif baru ini ini sebagai pintu gerbang untuk penetapanOPP (ongkos Pemuatan Pelabuhan) OPT(Ongkos Pemuatan Tujuan) sebagaimana yang disebutkan OPTitu di daerah lain sudah diberlakukan.

"Kita akan berlakukan OPP OPT dalam waktu dekat langkah-langkah penyesuaian tarif sekarang ini akan kita jadikan dasar untuk penetapan OPP OPT Kita perjalanan rapat kajian itu memakan waktu kurang lebih 4 bulan yang pada akhirnya semuanya disetuju oleh KSOP." Ujarnya.

"Kami mengusulkan tarif itu artinya dari sekarang disosialisasikan ini adalah merupakan tarif yang betul-betul dikaji secara komprehensif," imbuh Tubagus Masduki.

Sementara , Dede Rohana memberi pesan "Kita selaku DPRD provinsi ya selaku penyelenggara pemerintah tentu dengan adanya penyesuaian tarif ini kedua ini ada penyesuaian kesejahteraan masyarakat dan pengusaha yang ada di Banten yang bergerak di bidang Pelabuhan, supaya multiplayer efeknya tadi dari jangan penyesuaian ini hanya mengejar keuntungan perusahaan dan deviden padahal deviden itu sama sekali tidak sebanding dengan multiplayer effect dengan judulnya perusahaan merangkul pengusaha lokal kita bisa mendapatkan kerja di situ." Jelasnya.

"Kendalanya sendiri masih banyak salah satunya tadi keberpihakan dan kesempatan peluang potensi lokal tidak terlalu lebar dibukanya kalau kita sampaikan Kalau tidak ada keterbukaan peluang buat pengusaha lokal dan mendingan enggak usah ada penyesuaian." Tutupnya.