BPK"Bungkam"Saat ditanya Soal Audited Atas Bangunan SMPN 1 Cibarusah

CYBER88, Bekasi - LSM GARDA-P3ER "Jangan Jadi Ajang Pressure Bagi pihak Pemborong" Badan Pemeriksa Keuangan Melakukan Audited Pembangunan Rehab Total Gedung SMPN 1 Cibarusah (kamis28/11/19) [caption id="attachment_3309" align="alignleft" width="780"] Gambar : Pihak Pelaksana dan BPK terlihat sedang melakukan komunikasi[/caption] seperti diketahui pelaksanaan rehap Total Gedung SMPN 1 Cibarusah pelaksana PT. Sudus Karya Perdana nomor SPK 602.3/F60-280/SPP/BGN/DPUPR/2019 dengan nilai kontrak Rp.2.879.273.000,dengan waktu pelaksanaan 116 hari kerja terhitung sejak tanggal 16/08/2019 sampai 09/12/19,dan dikhawatirkan tidak akan selesai sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Salah satu personil dari Badan Pemeriksa Keuangan ketika diminta keterangan dilapangan seputar aktifitas Audited, memilih bungkam dan tidak satupun bisa diwawancarai, bahkan ditanya nama dan jabatannya di BPK tidak satu pun bisa menjawab," maaf Bang Kami sedang sibuk nih ucap salah satu dari BPK sambil menghindar dari pertanyaan media. Pelaksana lapangan Iksan yang diwawancarai dilapangan Membenarkan Adanya pihak dari Badan Pemerisa Keuangan melakukan Audited, Namun dirinya tidak dapat menjelaskan secara detail kami hanya ditanya seputar persentase dari kegiatan dan beberapa pengukuran oleh pihak BPK. Pihak dari DPUPR Pranoto,yang ikut mendampingi Badan pemeriksa keuangan dilapangan,Menjelaskan Adanya Audited yan dilakukan,itu SOP mereka (BPK-red) melakukan sempling beberapa kegiatan,kami hanya diminta sebatas pendampingan dari DPUPR. Atas Audited yang dilakukan Ketua LSM GARDA-P3ER Maruli JPM Angkat Bicara, [caption id="attachment_3310" align="alignleft" width="596"] Gambar : Maruli JPM ( Ketua GARDA-P3ER )[/caption] "kita sangat mendukung langkah BPK turun ke bawah untuk melakukan koreksi pelaksanaan proyek-proyek Pemda, tentunya untuk kepentingan pencegahan kerugian negara. Namun penentuan target objek pemeriksaan jangan jadi ajang kepentingan tertentu atau pressure bagi pemborong tertentu, dan hasil temuan dalam praktek pelaksanaan tugas pengawasan oleh BPK terhadap kinerja PUPR dan Rekanan sebagai pelaksana proyek jangan pula dijadikan sebagai alat tawar nilai komunikasi. TIM BPK tentunya memiliki etika yang harus dipatuhi dalam melaksanakan tugas pengawasan investigatif yang telah dibiayai oleh pemerintah, sebab untuk menjaga independensi fungsi pemeriksaan air minum sekalipun tidak boleh diterima oleh BPK dari pihak manapun apalagi berkaitan dengan obyek pemeriksaan." Maruli JPM berharap, Tentunya Audited yang dilakukan harus mengedepankan independensi serta ada berita acara pemeriksaannya yang jelas. (Safari Bono)